Sosok Zaini, TKI yang Dihukum Mati di Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hukuman mati. latimes.com

    Ilustrasi hukuman mati. latimes.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kabar eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin, mengejutkan masyarakat Indonesia. Sebelum meregang nyawa di tangan algojo, kasus hukum Zaini luput dari perhatian publik. 

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, Zaini, yang berasal dari Bangkalan, Madura, pertama kali ke Arab Saudi untuk menjadi TKI pada 1992. Dia adalah TKI legal dan memiliki izin tinggal, yang bekerja sebagai supir pribadi untuk Abdullah bin Umar, majikannya.

    Baca: Hukum Mati TKI, Arab Saudi Sepantasnya Beri Tahu Indonesia

    Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal (kiri) bersama Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, menyampaikan keterangan pada wartawan mengenai kasus-kasus hukum yang dihadapi WNI di Arab Saudi, negara terbesar kedua, di mana WNI menghadapi ancaman hukuman mati. Foto: WNI di Malaysia

    Pada 1996, dia kembali lagi ke Arab Saudi untuk bekerja di tempat yang sama. Namun pada 13 Juli 2004 nasibnya berubah drastis. Pada hari itu, dia ditangkap kepolisian Mekah atas laporan anak kandung korban dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

    Mahkamah Umum Mekah menetapkan hukuman kisas bagi Zaini. Setelah menerima putusan itu, pengacara segera mengajukan banding. Namun pengadilan banding dan kasasi menguatkan hukuman pengadilan sebelumnya, yakni kisas atau hukuman mati. 

    “Sistem hukum Arab Saudi untuk ancaman hukuman mati, cuma keluarga yang bisa memaafkan,” kata Iqbal.

    Baca: Migrant Care: Eksekusi Mati TKI Zaini Misrin Melanggar HAM

    Menurutnya, sejak kasus pembunuhan ini terjadi pada 2004, tidak pernah ada pembahasan uang diat sama sekali. Sebab, keluarga ahli waris tidak pernah memberikan pintu maaf bagi TKI asal Madura tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.