Warga Mau Coblos Pilpres, Polisi Ukraina Blokir Kedubes Rusia

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi Ukraina dan kelompok nasionalis setempat memblokir kantor Kedubes Rusia di ibu kota Kiev sehingga warga Rusia di sana tidak bisa mencoblos pada pilpres 2018. Reuters

    Polisi Ukraina dan kelompok nasionalis setempat memblokir kantor Kedubes Rusia di ibu kota Kiev sehingga warga Rusia di sana tidak bisa mencoblos pada pilpres 2018. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan pemilihan Presiden Rusia 2018 berjalan lancar meski salah satu tempat pemungutan suara di luar negeri mengalami masalah yaitu di Ukraina.

    Media Russia Today melansir ini terjadi setelah polisi dan kelompok nasional radikal di Ukraina memblokir pintu masuk ke kedutaan besar Rusia di Kiev dengan memasang balok kayu. Pemblokiran ini juga terjadi di kantor diplomatik Rusia lainnya di Ukraina, yang menjadi tempat pemungutan suara.

    Baca: Diproyeksikan Dapat 75 Persen Suara, Putin: Terima Kasih

     
     

    Anggota klub renang musim dingin "Polar Bear" memasukkan kertas suara dalam pemilihan presiden Rusia di kota Barnaul, Rusia, 18 Maret 2018. REUTERS/Andrei Kasprishin
    Media asal Rusia ini menuding Kementerian Dalam Negeri Ukraina berada dibelakang pemblokiran itu. Pemerintah Rusia mengecam aksi ini sebagai pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional.

    "Sekelompok radikal di Kiev membawa spanduk anti-Rusia dan patung kecil Vladimir Putin sambil menyanyikan lagu nasional yang disiarkan lewat pengeras suara," begitu dilansir media Russia Today, Ahad, 18 Maret 2018.
    Sekelompok orang juga membawa toilet mobile di Kota Odessa di Ukraina sambil menempeli stiker itu sebagai tempat pencoblosan suara. Meski ada polisi di sekitar lokasi, para pengunjuk rasa bisa melakukan aksinya secara leluasa.

    Baca: Rusia Gelar Pemilihan Presiden, Vladimir Putin Dipastikan Menang

     
     

    Kampanye Putin
    Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia, Tatiana Moskalkova, mengatakan pemblokiran warga Rusia sehingga tidak bisa mencoblos merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional. "Akses warga Rusia untuk mengikuti pilpres Rusia di Ukraina diblokir secara penuh," kata Tatiana dalam pernyataannya. Tatiana mengatakan organisasinya akan membawa masalah ini ke PBB, dan Dewan Eropa.

    Media CNBC melansir, pemerintah Ukraina memblokir akses ke kantor kedubes Rusia dan kantor misi diplomatik lainnya sebagai bentuk protes atas aneksasi Rusia terhadap Crimea, yang sampai saat ini belum diakui dunia internasional.

    Selain itu, media CNBC dengan mengutip AP melansir adanya pemaksaan kepada warga untuk mencoblos. Ini untuk menunjukkan bahwa Rusia merupakan negara demokrasi yang kuat. Peristiwa ini diduga terjadi di daerah Gorny Shchit dan kawasan pegunungan Ural.

    "Orang-orang datang berbondong-bondong," kata seorang pengamat Krivonogov. Para pemilik suara lalu berfoto di sekitar lokasi pencoblosan seakan-akan sebagai bukti bahwa mereka telah mencoblos. Seorang dokter di rumah sakit mengatakan mereka diwajibkan melapor ke atasan mereka dengan tenggat paling lambat pukul dua siang. Menurut CNBC, jumlah kehadiran pemilih Rusia kali ini melebihi 60 persen, yang menunjukkan jumlah kehadiran lebih sedikit dibandingkan 2000, 2004 dan 20012.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.