Cina Sebut UU Amerika Soal Taiwan Sebuah Kesalahan, kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto satelit yang dirilis Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, memperlihatkan Tiongkok kemungkinan sedang membangun instalasi radar di pulau-pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunai.  REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    Foto satelit yang dirilis Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, memperlihatkan Tiongkok kemungkinan sedang membangun instalasi radar di pulau-pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunai. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    TEMPO.COBeijing – Pemerintah Cina meminta pemerintah Amerika Serikat untuk memperbaiki keputusannya menyetujui undang-undang yang mengizinkan pejabat AS bertemu dengan pejabat Taiwan.

    Pernyataan ini merupakan bentuk protes atas persetujuan UU itu, yang ditanda-tangani Presiden Donald Trump pada Sabtu, 17 Maret 2018 waktu setempat.

    Baca: Cina Marah Trump Buka Hubungan Resmi dengan Taiwan

     
     

    “Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, menghentikan kerja sama kunjungan resmi antara pejabat AS dan Taiwan dan menangani isu Taiwan secara semestinya dan hati-hati untuk menghindari kerusakan hubungan Sino-AS dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Selat Taiwan,” begitu pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina seperti dilansir Sabtu, 17 Maret 2018.

    Baca: Cina ingin Menggeser Amerika? Ini Kata Menlu Wang Yi

     
     
     Tiga kapal LPD-071 Armada Laut Cina Selatan. Tiongkok menempatkan tiga kapal pertama pada Armada Laut Selatan dan tiga lagi akan ditempatkan pada Armada Laut Timur. Satu LPD untuk Armada Laut Timur telah selesai pada Januari 2105 dan sedang uji pelayaran, dua lagi akan dibangun. Laporan intelejen US Navy menyebutkan bahwa Tiongkok membangun kapal multimisi yang mampu merespon dengan cepat suatu krisis, baik di laut selatan atau pun timur Tiongkok. taiwanpower.ning.com

    Selama ini, Cina menerapkan kebijakan satu Cina. Negara itu juga menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi yang memberontak terhadap pemerintahan di Beijing.

    Sebelumnya, Kedubes Cina di Washington juga telah mengajukan protes keras soal UU itu.

    Pemerintah Taiwan menyambut baik UU AS itu dan berharap ini bisa meningkatkan hubungan yang lebih dalam dengan Washington. “AS merupakan sekutu paling penting Taiwan dan berterima kasih untuk dukungan yang kokoh,” begitu pernyataan kantor kepresidenan Taiwan seperti dilansir media Reuters.

    Ketegangan Cina dan AS meningkat belakangan ini setelah Trump meminta Cina mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar US$350 miliar atau sekitar Rp4,800 triliun per tahun. Trump meminta angka ini dikurangi US$100 miliar atau sekitar Rp1,400 triliun.

    Namun Cina menolak permintaan ini dengan mengatakan akan melindungi kepentingan ekonominya.

    Ketegangan ini ditambah ekspansi militer Cina di Laut Cina Selatan dengan membangun instalasi militer yang dipersenjatai di sejumlah pulau-pulau yang diklaimnya.

    Pada saat yang sama, hubungan Cina dengan Taiwan juga memburuk sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, yang mendukung kemerdekaan Taiwan dari Partai Progresif Demokratis pada 2016.

    Cina mencurigai Tsai berupaya mendorong kemerdekaan Taiwan secara resmi, yang berarti melewati garis merah yang dibuat Cina secara sepihak. Tsai sendiri mengatakan ingin mempertahankan status quo keadaan saat ini dan menjamin perdamaian dengan Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.