Senin, 18 Juni 2018

Duterte Ancam Lempar Penyidik HAM PBB ke Buaya?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. AP Photo/Bullit Marquez

    Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. AP Photo/Bullit Marquez

    TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menanggapi perhatian dunia internasional terhadap operasi antinarkoba kontroversial, yang digelarnya.

    Kali ini dia mengancam akan melemparkan penyidik HAM PBB ke kandang buaya dan menjadikan mereka makanan binatang buas itu jika berani datang dan menginvestigasinya atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Baca: Petinggi PBB Minta Presiden Duterte Tes Kejiwaan, Ada Apa?

     
     

    Duterte membuat pernyataan itu sebagai tanggapan atas komentar kepala HAM PBB pada Minggu lalu, yang menyarankannya untuk melakukan evaluasi kejiwaan karena sering berkata kotor dan kasar.

    Baca: Pejabat PBB Sarankan Duterte Tes Kejiwaan, Menlu Filipina Berang

    Zeid Ra'ad al-Hussein, Kepala HAM PBB, saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 26 Februari 2018. Reuters

    'Jika orang-orang bodoh ini datang ke sini, apakah ada buaya di sini yang makan orang? Buang bajingan-bajingan itu  ke buaya," katanya kepada sejumlah tentara dalam sebuah pertemuan di Kota Zamboanga City pada Sabtu, 10 Maret 2018 seperti dilansir media lokal Philstar.

    Duterte, yang menggelar perang brutal terhadap para bandar dan pengeddar narkoba, menjadi sasaran kritik internasional. Ini karena dia diduga kuat memerintahkan pembunuhan terhadap para banda dan pengedar narkoba. Pemerintah mengatakan ada sekitar 4000 orang yang tewas ditembak polisi dan tentara. Namun kalangan aktivis menduga jumlahnya mencapai jauh lebih banyak.

    Duterte mengklaim perintahnya terkait perang narkoba itu diperbolehkan Konstitusi negara itu. Duterte juga sebelumnya memerintahkan petugas untuk menolak menjawab pertanyaan penyidik HAM PBB sehingga tidak memberatkan diri mereka sendiri.

    "Jadi cara terbaik adalah diam saja. Katakan saja kepada mereka: Kami memiliki seorang panglima tertinggi.' Bukankah sudah saya katakan? Saya bertanggung jawab penuh," kata Duterte, seperti dilansir Telegraph pada 12 Maret 2018.

    Seorang bocah ikut berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Filipina di Manila, Filipina, 25 Agustus 2016. Dalam memerangi Narkoba, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi instruksi kepada aparat keamanan untuk menembak mati tersangka di tempat. AP Photo

    Duterte mengeluarkan arahan itu sebulan setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan mereka akan mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap kampanye anti-narkobanya, yang kontroversial itu.

    Langkah ICC adalah untuk menanggapi sebuah komunikasi oleh pengacara Jude Sabio, yang mengklaim Duterte berada di balik kematian lebih dari 1.400 orang di Davao City. Saat itu Duterte menjabat sebagai walikota selama 23 tahun. Sabio juga menuduh perang terhadap obat-obatan terlarang, salah satu janji kampanye Duterte, menyebabkan lebih dari 7.000 tersangka narkoba tewas.

    Sabio adalah pengacara Edgar Matobato, yang mengaku sebagai mantan anggota skuad maut dengan dugaan hubungan dengan Duterte.

    Seperti dilansir Reuters, Duterte mengaku yakin dia tidak akan pernah diadili ICC karena ICC tidak memiliki yurisdiksi atas dia. "Tidak dalam jutaan tahun," kata dia. Duterte menegaskan bahwa pelapor HAM PBB tidak memiliki hak untuk mencampuri cara dia menjalankan Filipina. Dia juga menekankan bahwa perang terhadap narkotika akan berlanjut sampai dia selesai dari jabatannya.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Ini 10 Negara Teraman di Dunia. Indonesia Salah Satunya

    Lembaga survei Gallup baru saja merilis survei negara teraman di dunia. Indonesia masuk sepuluh besar.