Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duterte Ancam Lempar Penyidik HAM PBB ke Buaya?

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. AP Photo/Bullit Marquez
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. AP Photo/Bullit Marquez
Iklan

TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam menanggapi perhatian dunia internasional terhadap operasi antinarkoba kontroversial, yang digelarnya.

Kali ini dia mengancam akan melemparkan penyidik HAM PBB ke kandang buaya dan menjadikan mereka makanan binatang buas itu jika berani datang dan menginvestigasinya atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca: Petinggi PBB Minta Presiden Duterte Tes Kejiwaan, Ada Apa?

 
 

Duterte membuat pernyataan itu sebagai tanggapan atas komentar kepala HAM PBB pada Minggu lalu, yang menyarankannya untuk melakukan evaluasi kejiwaan karena sering berkata kotor dan kasar.

Baca: Pejabat PBB Sarankan Duterte Tes Kejiwaan, Menlu Filipina Berang

Zeid Ra'ad al-Hussein, Kepala HAM PBB, saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 26 Februari 2018. Reuters

'Jika orang-orang bodoh ini datang ke sini, apakah ada buaya di sini yang makan orang? Buang bajingan-bajingan itu  ke buaya," katanya kepada sejumlah tentara dalam sebuah pertemuan di Kota Zamboanga City pada Sabtu, 10 Maret 2018 seperti dilansir media lokal Philstar.

Duterte, yang menggelar perang brutal terhadap para bandar dan pengeddar narkoba, menjadi sasaran kritik internasional. Ini karena dia diduga kuat memerintahkan pembunuhan terhadap para banda dan pengedar narkoba. Pemerintah mengatakan ada sekitar 4000 orang yang tewas ditembak polisi dan tentara. Namun kalangan aktivis menduga jumlahnya mencapai jauh lebih banyak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Duterte mengklaim perintahnya terkait perang narkoba itu diperbolehkan Konstitusi negara itu. Duterte juga sebelumnya memerintahkan petugas untuk menolak menjawab pertanyaan penyidik HAM PBB sehingga tidak memberatkan diri mereka sendiri.

"Jadi cara terbaik adalah diam saja. Katakan saja kepada mereka: Kami memiliki seorang panglima tertinggi.' Bukankah sudah saya katakan? Saya bertanggung jawab penuh," kata Duterte, seperti dilansir Telegraph pada 12 Maret 2018.

Seorang bocah ikut berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Filipina di Manila, Filipina, 25 Agustus 2016. Dalam memerangi Narkoba, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi instruksi kepada aparat keamanan untuk menembak mati tersangka di tempat. AP Photo

Duterte mengeluarkan arahan itu sebulan setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan mereka akan mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap kampanye anti-narkobanya, yang kontroversial itu.

Langkah ICC adalah untuk menanggapi sebuah komunikasi oleh pengacara Jude Sabio, yang mengklaim Duterte berada di balik kematian lebih dari 1.400 orang di Davao City. Saat itu Duterte menjabat sebagai walikota selama 23 tahun. Sabio juga menuduh perang terhadap obat-obatan terlarang, salah satu janji kampanye Duterte, menyebabkan lebih dari 7.000 tersangka narkoba tewas.

Sabio adalah pengacara Edgar Matobato, yang mengaku sebagai mantan anggota skuad maut dengan dugaan hubungan dengan Duterte.

Seperti dilansir Reuters, Duterte mengaku yakin dia tidak akan pernah diadili ICC karena ICC tidak memiliki yurisdiksi atas dia. "Tidak dalam jutaan tahun," kata dia. Duterte menegaskan bahwa pelapor HAM PBB tidak memiliki hak untuk mencampuri cara dia menjalankan Filipina. Dia juga menekankan bahwa perang terhadap narkotika akan berlanjut sampai dia selesai dari jabatannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

9 hari lalu

Ekspresi warga Palestina saat membawa sekarung tepung yang diambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel, ketika menghadapi krisis kelaparan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 19 Februari 2024. REUTERS/Kosay Al Nemer
Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

Petinggi HAM PBB mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza kemungkinan termasuk kejahatan perang.


Respons Airlangga Soal Dugaan Intervensi Jokowi Disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Respons Airlangga Soal Dugaan Intervensi Jokowi Disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB

Airlangga mengatakan hampir semua presiden punya partai, termasuk Jokowi.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

9 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

9 hari lalu

Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

10 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024


Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

55 hari lalu

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: Reuters/Lean Daval Jr.
Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong menghadapi ancaman pemakzulan oleh Rodrigo Duterte


Duterte Tantang Bongbong Marcos Tes Narkoba

56 hari lalu

Ferdinand
Duterte Tantang Bongbong Marcos Tes Narkoba

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menantang Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. untuk menjalani tes narkoba di depan umum


Sosok Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

56 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Aaron Favila/POOL via REUTERS
Sosok Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

Menanggapi tuduhan keras Duterte, Marcos hanya tertawa. Dia menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan tanggapan serius terhadap pertanyaan tersebut.


Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

57 hari lalu

Partai PDP-Laban pimpinan Cusi mencanangkan tim Go-Duterte untuk pemilihan presiden 2022.[Inquirer.net]
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.