Rezim Kim Jong Un Bakal Balas Trump jika Gelar Latihan Perang?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah kereta karnaval terlihat menghadirkan patung bergambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong saat diikutsertakan dalam pawai di Torres Vedras, Portugal, 11 Februari 2018. REUTERS/Pedro Nunes

    Sebuah kereta karnaval terlihat menghadirkan patung bergambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong saat diikutsertakan dalam pawai di Torres Vedras, Portugal, 11 Februari 2018. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.COPyongyang – Rezim Korea Utara pimpinan Kim Jong Un mengancam akan membalas tindakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, jika negara itu menggelar kembali latihan perang gabungan dengan Korea Selatan.

    Pemimpin negara itu, lewat media resmis KCNA, mengatakan latihan perang itu hanya merusak upaya rekonsiliasi di kawasan Semenanjung Korea.

    Korea Utara juga menyatakan tidak akan mengemis Amerika agar mau berunding soal program nuklir dan rudal misil negara itu.

    Baca: 4 Persamaan Kim Jong Un dan Bashar al Assad yang Jarang Diketahui

     
     

    “Jika Amerika akhirnya menggelar latihan militer gabungan sambil mengenakan berbagai sanksi terhadap DPRK, maka DPRK bakal membalas Amerika dengan caranya sendiri. AS juga akan diminta bertanggung jawab atas semua konsekuensi lanjutan yang terjadi,” begitu pernyataan yang dilansir kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 3 Maret 2018.

    DPRK merupakan singkatan dari Democratic People’s Republic of Korea.

    Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz, USS Ronald Reagan, dan USS Theodore Roosevelt, bersama gugus tempurnya mengikuti latihan bersama antara Amerika dan Korea Selatan di perairan Jepang, pada 12 November 2017. Latihan ini disebut sebagai peringatan terhadap Korea Utara. South Korea Defense Ministry via AP

    Baca: Kim Jong Un Undang Presiden Korea Selatan Ke Korea Utara

     
     

    Pada 23 Februari 2018, pemerintah Amerika mengenakan sanksi sepihak terbesar terhadap Korea Utara. Sanksi itu berupa pengumuman daftar hitam atas 27 perusahaan dan 28 kapal serta satu individu asal Taiwan, yang diduga melakukan transaksi ekonomi dengan Korea Utara. Dua perusahaan asal Cina juga terkena daftar hitam ini, yang membuat Beijing meradang.

    Trump mengatakan akan masuk ke Fase Kedua jika Korea Utara tidak bisa 'dilumpuhkan' dengan sanksi ekonomi agar mau menanggalkan semua program senjata pemusnah massal buatannya.

    Rudal Hwasong-15 Korea Utara yang diklaim menjangkau daratan Amerika. Kredit: Daily Mail

    Rezim Korea Utara mengulangi pernyataannya untuk bersedia berunding dengan Amerika tapi tanpa terikat dengan persyaratan penduluan. Sebaliknya, Gedung Putih menyatakan setiap upaya perundingan dengan Korea Utara harus berujung pada perlucutan semua senjata nuklir dan rudal balistik negara komunis itu.

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan kepada media KCNA bahwa,”Kami tidak akan mengemis untuk dialog atau menghindari opsi militer yang diklaim akan dilakukan AS.”

    Jubir ini menyalahkan AS atas semua masalah termasuk jika terjadi konfrontasi militer di Semenanjung Korea. Kim Jong Un berulang kali menyatakan siap menekan tombol rudal nuklir jika merasa negaranya diserang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.