TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari setelah kemenangan partai pimpinannya dalam pemilu legislatif 25 Februari 2018, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegaskan kembali komitmennya pada kebijakan satu Cina. Namun saat yang sama, Hun Sen mendesak para investor dari Taiwan untuk mempertimbangkan Kamboja sebagai tempat mereka memperluas bisnis dan investasi.
“Perekonomian kami kuat karena politik kami stabil dan adanya partisipasi para investor di negara ini. Pemerintah Kamboja tidak mendiskriminasi investor dari mana pun, termasuk dari Taiwan. Jadi, saya mendorong mereka untuk datang ke Kamboja. Pemerintah Kamboja hanya mengakui kebijakan satu Cina,” kata Hun Sen, seperti dilansir dari khmertimeskh.com, Selasa, 27 Februari 2018.
Baca: Partai Hun Sen Sapu Bersih Pemilu, Ini Seruan Oposisi Kamboja
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. AP Photo
Di bawah kebijakan satu Cina, Taiwan dan wilayah utama daratan Cina berada dalam satu negara, yakni Cina. Namun sudah menjadi rahasia umum, Beijing menyebut Taiwan sebagai provinsi pembangkang, yang berupaya melepaskan diri dari Cina.
Menurut Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Dewan Pengembangan Kamboja, Cina adalah investor dan negara pendonor terbesar Kamboja. Terhitung sejak 1994 sampai 2016, total investasi Cina di Kamboja sebesar US$. 15 miliar. Pada 2016 saja, Beijing bahkan mengucurkan dana investasi di negara itu sampai US$.1.05 miliar.
Baca: Hun Sen Berangus Oposisi, Jerman Hentikan Visa Khusus
Sementara itu, Kheav Se, pendiri Canadia Bank dan CEO sebuah perusahaan pengembang perumahan rakyat, Overseas Cambodia Investment Corporation, mengatakan Asosiasi Khmer-Cina di Kamboja, telah dibentuk untuk berkontribusi pada kemajuan Kamboja, diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Asosiasi yang telah memiliki 18 anggota dewan permanen dan 50 anggota biasa ini, secara khusus berkontribusi pada peningkatan sektor pertanian dan bisnis agro-industri.
