Israel Segera Bangun 3.000 Unit Rumah di Yerusalem Timur

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan perumahan ilegal Israel di tanah Palestina. [www.middleeastmonitor.com]

    Pembangunan perumahan ilegal Israel di tanah Palestina. [www.middleeastmonitor.com]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kotapraja Yerusalem, Israel, mengeluarkan persetujuan pembangunan 3.000 unit rumah baru di Yerusalem Timur, Rabu, 21 Februari 2018.

    Salah satu media televisi Israel, Kan, dalam pemberitaannya, menyebutkan pembangunan unit rumah baru itu akan berdiri di antara daerah pendudukan Gilo dan Jalur Terowongan yang menghubungkan Kota Yerusalem dengan daerah pendudukan ilegal Gush Etzion dan Hebron menuju selatan.

    Baca: Inggris Kutuk Pembangunan Perumahan Israel di Tanah Palestina

    Kota Hebron. REUTERS/Ammar Awad

    "Hari ini adalah hari bersejarah bagi Kota Yerusalem yang tidak memiliki lahan dan kami telah menyetujui pembangunan ribuan unit rumah di Gilo," bunyi siaran Kan mengutip perkataan Wakil Wali Kota Yerusalem. "Ini artinya, banyak pasangan muda di kota dapat melanjutkan pembangunan Yerusalem," ujarnya seperti dikutip Middle East Monitor.

    Media Israel pernah membuat laporan pada Desember 2017, otoritas Israel menyetujui sebuah rencana pembangunan 300 ribu unit rumah di kawasan Yerusalem, terutama di Yerusalem Timur.

    Baca: Israel Setujui Pembangunan 1.000 Rumah di Tanah Palestina

    Menurut laporan Kan, rencana tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, kawasan komersial, dan lainnya.

    Pada 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional, termasuk Palestina karena menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.