Malaysia ingin Bahas Cara Melindungi TKI dan Standar Gaji

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 6.1_NAS_sweepingtkidimalaysia

    6.1_NAS_sweepingtkidimalaysia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia bakal membahas secara detil dengan pemerintah Indonesia mengenai prosedur standar perekrutan termasuk perlindungan dan gaji TKI. Prosedur ini akan diterapkan sejak sebelum TKI diberangkatkan ke negara jiran itu.

    Seperti dilansir situs Channel News Asia pada Rabu 21 Februari 2018, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan Kementerian Tenaga Kerja Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia sudah menyusun rencana pertemuan pada April 2018.

    Delegasi dari kedua Kementerian ini akan fokus membahas soal mekanisme perekrutan TKI yang hendak bekerja di Malaysia.

    Baca: Ratusan Ribu Buruh Migran Indonesia Sasaran Razia di Malaysia

    TKI Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan di KBRI dan KJRI

    “Nota kesepahaman perekrutan TKI sudah habis pada 2016 lalu. Saya pun berencana menemui Menteri Muhammad Hanif Dhakiri dalam waktu dekat,” kata Zahrain. Dia juga ingin mengantarkan undangan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, kepada Hanif untuk mendiskusikan masalah-masalah TKI di Malaysia.

    Baca: Waktunya Mengubah Perjanjian Kerjasama Buruh Migran dengan Malaysia  

    Dia menegaskan untuk mencegah kasus-kasus penganiayaan terhadap TKI, seperti Adelina Sau, maka kedua negara harus berdialog dan mencari langkah-langkah paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini bersama.  

    Zahid menambahkan langkah menerbitkan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia bukanlah solusi terbaik. Dia mengatakan ini hanya akan memperbanyak TKI masuk secara ilegal dan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Data statistik menyebut ada 124.664 buruh migran, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia saat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.