PM Etiopia Mundur, Amerika Menolak Status Keadaan Darurat

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seekor keledai saat membawa tumpukan karung, keledai itu berjalan di tengah jalan raya. Ini merupakan pemandangan umum di negara Ethiopia, selain di Bishoftu klinik serupa juga terdapat di Addis Ababa, Hawassa dan ganggang di Ethiopia selatan, serta Bahirdar dan Mekelle di bagian utara negara itu. Addis Ababa, Ethiopia, 22 Februari 2015. Orhan Karsli/Getty Images

    Seekor keledai saat membawa tumpukan karung, keledai itu berjalan di tengah jalan raya. Ini merupakan pemandangan umum di negara Ethiopia, selain di Bishoftu klinik serupa juga terdapat di Addis Ababa, Hawassa dan ganggang di Ethiopia selatan, serta Bahirdar dan Mekelle di bagian utara negara itu. Addis Ababa, Ethiopia, 22 Februari 2015. Orhan Karsli/Getty Images

    TEMPO.CO, Addis Ababa - Amerika Serikat mengatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah sementara Etiopia untuk memberlakukan keadaan darurat.

    Melalui Kedutaan Besarnya di Etiopia, pemerintah AS mengecam langkah militer yang beralasan ini dilakukan untuk menenangkan publik dari kerusuhan sehari setelah pengunduran diri mengejutkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn.

    Baca: Ethiopia Berstatus Darurat Usai Ditinggal Perdana Menteri

     
     

    Pada Jumat, Dewan Menteri Etiopia mengumumkan keadaan darurat berlaku selama enam bulan untuk negara itu, yang secara efektif mulai diberlakukan sehari setelah Perdana Menteri Hailemariam mengumumkan pengunduran dirinya.

    Baca: Koshe, Kota Sampah Tragis di Ethiopia Sejak 1964

     
     

    "Kami sangat tidak setuju dengan keputusan pemerintah Etiopia untuk memberlakukan keadaan darurat yang mencakup pembatasan hak asasi manusia seperti demonstrasi dan ekspresi kebebasan," demikian pernyataan Kedutaan Besar AS di Etiopia pada Sabtu, 17 Februari 2018.

    Menteri Pertahanan Etiopia, Siraj Fegessa, mengesampingkan pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok militer pada Sabtu. Namun dia mengatakan pasukan keamanan telah diperintahkan untuk mengambil tindakan terhadap warga yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.

    Sebuah pernyataan pemerintah mengatakan keadaan darurat, yang menurut Siraj harus mendapat persetujuan legislatif dalam waktu 15 hari, diberlakukan untuk melindungi tatanan konstitusi dan melindungi perdamaian dan keamanan.

    Seperti dilansir Reuters pada 17 Februari 2018, pernyataan itu juga mengatakan tindak kekerasan, pembunuhan dan penghancuran berbasis etnis baru-baru ini merupakan salah satu alasan di balik keputusan itu.

    Etiopia dilanda gelombang demonstrasi anti-pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Ini memicu tuntutan pemilihan yang bebas dan adil dan distribusi kekuasaan yang lebih merata di antara kelompok etnis di negara itu. Sekitar sepuluh orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi di wilayah Oromia.

    Koalisi yang berkuasa, Front Demokratik Revolusioner Rakyat Etiopia (EPRDF) ditetapkan untuk memberi nama pengganti Desalegn pada kongres berikutnya. Koalisi EPRDF yang berkuasa mengendalikan semua kursi di parlemen.

    Dalam upaya untuk meredakan ketegangan ini, pemerintah membebaskan lebih dari 700 tahanan pada pekan ini. Mereka ditangkap dalam demonstrasi dan keadaan darurat sebelumnya. Mereka yang dilepas termasuk beberapa pemimpin oposisi terkemuka dan jurnalis terkenal Eskinder Nega, seorang kritikus pemerintah.

    Hailemariam, 52, telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak September 2012. Berbicara di televisi pemerintah pada hari Kamis, dia mengatakan pengunduran dirinya itu "sebagai bagian dari solusi dan keberhasilan reformasi dan solusi yang telah kami lakukan."

    Pengunduran diri ini harus dikonfirmasi kepada parlemen. PM adalah kepala pemerintahan dalam struktur politik Etiopia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.