Aktivis Pro Demokrasi Thailand Vs Junta: Unjuk Rasa Dimulai

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa membawa poster menentang PM Thailand Prayuth Chan-ocha, saat demonstrasi mahasiswa, di Milan, Italia, 16 Oktober 2014. Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-10 dibuka di Milan, dengan tema

    Pengunjuk rasa membawa poster menentang PM Thailand Prayuth Chan-ocha, saat demonstrasi mahasiswa, di Milan, Italia, 16 Oktober 2014. Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-10 dibuka di Milan, dengan tema "Kemitraan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Keamanan". (AP/Luca Bruno)

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis pro demokrasi Thailand bakal menggelar unjuk rasa berseri memprotes junta militer Thailand agar tidak terus menerus menunda pemilihan umum, yang dijadwalkan pada November 2018.

    Junta militer pimpinan jenderal purnawirawan, Chan O Cha, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, telah menunda pemilu beberapa kali. Chan melakukan kudeta pada Juni 2014 dengan menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

    Mantan Perdana Menteri, Thailand Yingluck Shinawatra disambut oleh pendukungnya saat dia tiba di Mahkamah Agung untuk mengikuti persidangan skema subsidi beras di Bangkok, Thailand, 5 Agustus 2016. REUTERS/Jorge Silva

    Baca: Ups, Rilis Lagu untuk Rangkul Rakyat, PM Thailand Menuai Cemooh

     
     

    “Kami akan membuat Mei sebagai bulan yang membuat semua orang Thailand berpikir tentang pemilu dan berpikir bagaimana caranya agar negara kita bergerak maju,” kata Rangsiman Rome, seorang aktivis pro demokrasi, kepada media dalam jumpa pers pada Sabtu, 18 Februari 2018.

    Baca:

    Petisi Publik Thailand Desak Jenderal Prawit Mundur terkait Rolex

    Thailand dan India Puji Fasilitas Asian Games 2018

     
     

    Menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ini, juru bicara junta militer, Kolonel Winthai Suvaree, mengatakan pemerintah tidak memikirkan soal unjuk rasa protes itu. Pemerintah mengandalkan polisi untuk mempertahankan ketertiban umum.

    “Jika protes itu mengganggu orang lain, maka itu terserah polisi untuk meresponnya sesuai undang-undang,” kata Winthai.

    Junta militer Thailand dikabarkan kembali menunda pemilu, yang rencananya digelar pada November 2018, dengan alasan perubahan undang-undang pemilu oleh anggota DPR yang ditunjuk junta. Ini berarti pemilu baru akan digelar pada awal 2019.

    Keputusan ini menimbulkan serangkaian protes anti-junta dan mendukung pemilu, yang semakin mendapat momentum pada pekan-pekan ini. Terlebih lagi, Wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwon, terlibat skandal jam tangan mewah dan sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi negara itu. Dia memiliki 25 jam tangan mewah dari Rolex, Richard Mille, hingga Patek Phillipe.

    Para aktivis pro demokrasi menggelar protes di ibu kota Bangkok, Chiang Mai di utara, dan Khon Kaen di timur laut Thailand. Mereka berkumpul dalam organisasi bernama Democracy Restoration Group, yang akan menggelar serangkaian unjuk rasa protes mulai Ahad, 18 Februari 2018.

    Unjuk rasa Thailand ini dimulai di Provinsi Nakhon Ratchasima, dan Bangkok pada Sabtu pekan depan. Ini akan diikuti unjuk rasa pada 10 dan 24 Maret dan diikuti demonstrasi setiap Sabtu pada Mei. Ini akan berujung pada unjuk rasa besar pada 19-22 Mei untuk menandai kudeta yang telah berlangsung selama 4 tahun ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.