Adelina Adalah Nama Palsu Buruh TKW

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sepupu Adelina Sau, Ambrosius Ku, saat mengadu ke LSM Piar, Kupang, NTT,  15 Februari 2018. R|TEMPO/YOHANES SEO

    Sepupu Adelina Sau, Ambrosius Ku, saat mengadu ke LSM Piar, Kupang, NTT, 15 Februari 2018. R|TEMPO/YOHANES SEO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kematian Adelina Jemira Sau, menjadi perhatian media di Indonesia, Malaysia dan media internasional lainnya. Berdasarkan hasil pengecekan Kementerian Luar Negeri kepada ayah kandung dan paman Adelina di Nusa Tenggara Timur, setidaknya ada empat fakta tentang Adelina, yang keliru diberitakan.

    Baca:Malaysia Janji Menindak Pembunuh Adelina

    Tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Lisao, sedang tidur di lokasi garasi di rumah majikan di Malaysia di sebelah anjing piaran. MalayOnline.

    Pertama, nama lengkap Adelina adalah Adelina Jemira Sau. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menyebut nama panjang Adelina Lisao yang tercantum di paspor adalah palsu.

    Kedua, Adelina lahir pada April 1989. Dengan begitu, usianya saat meninggal adalah 28 tahun, bukan 21 tahun seperti yang ramai diberitakan.

    Ketiga, dua majikan Adelina yang merupakan kakak beradik sudah ditahan bersama ibu kandung keduanya. Identitas mereka sampai sekarang masih belum dipublikasi.

    Baca: Polisi Malaysia Selidiki Motif Penyiksaan TKW Adelina

    Keempat, Adelina tercatat lebih dari satu kali bertolak ke Malaysia untuk bekerja. Hasil penelusuran Kementerian, pada September 2014, Adelina pulang ke NTT dari Malaysia. Keberangkatannya ini melalui jalur resmi.

    Selanjutnya, pada Desember 2014 atau dua bulan berikutnya, dia berangkat lagi melalui jalur perorangan (ilegal) ke Malaysia. Masih ditelusuri sejak kapan Adelina bekerja pada majikan yang menyiksanya hingga tewas pada 11 Februari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.