Tamu Negara Berdatangan di Timor Leste, Warga Gelar Misa Suci

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Dili:Sejumlah tamu negara telah tiba di Dili, Timor Lorosae, Minggu (19/5) pagi. Mereka akan mengikuti upacara penyerahan kedaulatan Timor Lorosae dari Pemerintah Transisi untuk Timtim (UNTAET) kepada presiden terpilih Jose Alexander “Xanana” Gusmao pada Senin (20/5) dini hari. Diantaranya terdapat Perdana Menteri Australia John Howard, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, bekas presiden AS Willian Jefferson “Bill” Clinton, Presiden dan Perdana Menteri Portugis. Sejak siang tadi, masyarakat Timor berduyun-duyun menuju tempat upacara yang akan digelar di lapangan dikawasan Taci Tolo. Warga terpaksa berjalan sejauh empat kilometer karena kendaraan dilarang masuk. Para tamu mancanegara itu menyatakan dukungannya atas kemerdekan Republik Demokratik Timor Leste. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di Bandar Udara Komoro, Dili. PM John Howard menyebutkan, Australia akan memberikan sumbangan untuk program kesehatan sebanyak US$ 3 juta. Dia juga menjanjikan akan tetap mempertahankan pasukan Australia di Timor Lorosae dengan menjadi bagian dari pasukan PBB. Kedatangan Howard ini sempat disambut aksi demonstrasi oleh pemuda Timor Lorosae, yang menentang perjanjian Timor dengan Australia tentang Timor Gap. Mereka menganggap perjanjian itu tidak adil dan hanya menguntungkan Australia. Tudingan ini disangkal Howard. PM Austarlia ini menegaskan, dalam sebuah negosiasi, masing-masing negara harus memikirkan kepentingan nasionalnya, termasuk pemerintah Australia. Dalam aksi demonstrasi itu, terlihat pula berkibar bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bendera Papua Merdeka saat demo tersebut. Tampak beberapa orang Aceh dan Papua ikut berdemo bersama para pemuda Timor Leste itu. Sementara, Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan dirinya mendukung para pemimpin Timor Leste untuk membangun hubungan dengan Indonesia. PBB tetap akan berada di Timor dengan membentuk misi baru karena UNTAET selesai pada 20 Mei. ”Saya senang Timor Leste mendapatkan kemerdekaan,” kata dia. PBB juga akan mendukung pembangunan di Timor Leste melalui badan-badan di bawahnya. “Akan ada misi baru yang tetap di sini.” Disinggung mengenai kemungkinan masa depan Aceh dan Papua akan berujung seperti Timor Lorosae, Kofi Annan menegaskan, masyarakat internasional memiliki sikap yang berbeda. “Timor-Timur adalah kasus yang unik,” tegasnya. Sebab, kata dia, sesuai konstitusi, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Timor Lorosae memang tidak termasuk dalam wilayah itu, tambahnya. Sekjen PBB ini juga menyatakan kegembiraannya terhadap kunjungan Megawati ke Timor Lorosae. “Itu adalah indikasi yang bagus untuk terciptanya hubungan yang baik antara Indonesia dengan Timtim,” tandasnya. Hal senada juga dikemukakan bekas presiden AS Bill Clinton. Dia mengatakan bahwa keinginan Presiden RI Megawati untuk hadir di Timor Lorosae menunjukkkan indikasi itikad baik pemerintah Indonesia. Pemerintah dan rakyat Amerika sendiri, kata Clinton, mendukung kemerdekaan Timor Leste . Ketika ditanya tetang masalah kapal perang di perairan Timor, Clinton hanya mengatakan bukan posisi dia untuk menjawabnya. Presiden Megawati Sukarnoputri sendiri, direncanakan tiba pukul 21.00 waktu setempat. Setibanya di Dili, rombongan Presiden akan segera menuju Taman Makam Pahlawan Seroja. Sementara itu, saat ini sedang berlangsung acara misa di lapangan Taci Tolo, Dili. Ribuan masyarakat telah berkumpul di lapangan ini. Tampak beberapa keluarga dengan membawa anak-anaknya yang masih bayi menggelar tikar sambil membawa makanan yang banyak. Mereka bersukaria seperti sedang berpiknik. Terlihat pula ibu-ibu tua dengan kain kebaya juga tidak kalah antusiasnya untuk merayakan Peringatan Kemerdekaan Timor Lorosae bersama-sama. Bahkan banyak warga sudah berdatangan dari berbagai distrik di luar Dili. (Purwani Diyah Prabandari-TEMPO)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.