Mahasiswa Universitas Cambridge Adukan Pelecehan Seksual Serius

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Universitas Cambridge. Geoff Robinson-REX

    Universitas Cambridge. Geoff Robinson-REX

    TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Universitas Cambridge, Inggris, mengakui ada masalah serius mengenai tindak pelecehan seksual di kawasan kampus. Ini terjadi setelah pengelola kampus menerima 173 pengaduan dalam sembilan bulan sejak membuka sistem pengaduan anonim.

    Seperti dilansir media Guardian, sebanyak 119 pengaduan mengenai tindak pelecehan seksual antara mahasiswa, 7 pengaduan mengenai antara staf kampus, dua pengaduan oleh mahasiswa terhadap staf. Dan sisanya tidak terkait antara staf dan mahasiswa.

    Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.

    Baca: Kucurkan Rp 21 Miliar, Kukar Kirim Guru ke Cambridge

     

    "Tantangannya adalah satu atau dua pengaduan setahun tidak bisa memberikan gambaran utuh kepada pengelola kampus untuk memformulasikan respon yang tepat," kata Graham Virgo, salah satu profesor dan juga wakil kanselir untuk pendidikan di Universitas Cambridge, Senin, 5 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media Telegraph.

    Baca: Baru Diunggah, Tesis Stephen Hawking Bikin Server Cambridge Jebol

     

    Dengan menerapkan sistem pelaporan anonim ini, pihak kampus sekarang memiliki suara yang memadai untuk mengetahi bahwa kampus memiliki masalah tindak pelecehan seksual yang serius. "Yang perlu kami lakukan sekarang adalah para korban mendapat dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan," kata Virgo.

    Sejumlah kampus telah menerapkan sistem pengaduan pelecehan seksual anonim seperti Universitas Manchester. Namun Cambridge merupakan kampus pertama yang mempublikasikan hasil pengaduan dan jumlahnya cukup signifikan.

    Seperti dilansir media Sky.com, pengelola Cambridge meluncurkan program 'Breaking the Silence" pada Mei 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.