Rusia: Tak Ada Bukti Iran Suplai Senjata ke Yaman

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejuang yang baru direkrut naik di belakang truk saat upacara perpisahan sebelum menuju ke medan perang untuk melawan pasukan pemerintah di Sanaa, Yaman, 19 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

    Pejuang yang baru direkrut naik di belakang truk saat upacara perpisahan sebelum menuju ke medan perang untuk melawan pasukan pemerintah di Sanaa, Yaman, 19 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta besar Rusia untuk PBB, Vassiliy Nebenzia, mengatakan, tidak ada cukup bukti untuk mengambil kesimpulan bahwa Iran telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan dengan menyuplai senjata ke Ansar Allah Yaman atau kaum Houthi.

    Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan untuk situs Russian Mission di PBB pada 31 Januari 2018, Nebenzia ditanya apakah Rusia berpikir bahwa ada pelanggaran oleh Iran terhadap Resolisi Dewan Keamanan PBB.

    Baca: Iran Kirim Senjata ke Houthi Yaman Lewat Teluk

    Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid

    "Hingga saat ini belum ada bukti," jawabnya, seperti dikutip situs berita Janes.com.

    Pernyataan terbuka Nebenzia itu disampaikan setelah para perwakilan negara-negara di Dewan Keamanan PBB menunjukkan bukti bahwa Iran menyuplai senjata untuk Ansar Allah yang digalang oleh duta besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, pada 12 Desember 2017.

    Baca: Rusia dan Iran Sepakati Kerja Sama Militer

    Sejumlah tentara pemerintah bersiaga di atas tank tempur, sambil membawa sejumlah peralatan perang. Sejumlah negara Timur Tengah mendesak untuk penghentian peperangan, dan meminta PBB turun tangan. Marib, Yaman, 20 September 2015. Reutres

    Arab Saudi dan sekutunya menuduh Iran membantu kelompok Houthi menguasai Yaman dengan kekuatan senjata. Sejak itu Arab Saudi melakukan gempuran udara dan darat ke Yaman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.