Uni Eropa: Israel Menggunakan Turisme untuk Legitimasi Pendudukan

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan perumahan ilegal Israel di tanah Palestina. [www.middleeastmonitor.com]

    Pembangunan perumahan ilegal Israel di tanah Palestina. [www.middleeastmonitor.com]

    TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa mengatakan, Israel menggunakan turisme untuk melegitimasi pembangunan perumahan di daerah pendudukan di Palestina.

    Menurut laporan Uni Eropa yang diterima oleh Guardian, Israel sedang membangun situs arkeologi dan pariwisata guna melegitimasi permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

    Baca: Israel Setujui Pembangunan 1.000 Rumah di Tanah Palestina

    Para remaja Palestina ini berlatih parkour di sejumlah pemakaman dan bekas perumahan Israel di Gaza. REUTERS/Mohammed Salem

    Laporan yang ditulis tahunan oleh Kepala Uni Eropa untuk Misi di Yerusalem itu menggambarkan potret buram situasi dan kondisi yang dihadapi oleh 37 persen penduduk Palestina di daerah pendudukan.

    "Israel terus menerus melakukan penghancuran rumah dan mengusir warga Palestina di Yerusalem," ungkap laporan Uni Eropa sebagaimana diberitakan Middle East Monitor, Jumat, 2 Februari 2018.Pekerja Palestina terlihat di lokasi pembangunan pemukiman Israel "Har Homa", di Yerusalem, Israel, 28 Oktober 2014. Ilia Yefimovich/Getty Images

    Beberapa diplomat Uni Eropa menerangkan, Israel selaku penguasa daerah pendudukan, menggunakan proyek pariwisata sebagai alat politik untuk memodifikasi narasi sejarah dan mendukung, melegitimasi serta memperluas permukiman.

    Baca: Palestina Kecam Israel Bangun Rumah di Daerah Pendudukan

    Seluruh proyek yang dibangun oleh Israel tersebut mencakup lokasi penggalian yang dihuni mayoritas warga Arab dan pembangunan taman nasional di daerah pendudukan wilayah Palestina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.