Ini 12 Pekerjaan yang Haram bagi Warga Asing di Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Sita Planasari

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Salman (kiri) berbicara dengan putranya, Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman. Raja Salman membentuk lembaga antikorupsi, yang dikepalai putra mahkota, pada 4 November 2017. Lembaga ini kemudian menangkap sebelas pangeran dan puluhan mantan menteri. AP/Hassan Ammar

    Raja Salman (kiri) berbicara dengan putranya, Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman. Raja Salman membentuk lembaga antikorupsi, yang dikepalai putra mahkota, pada 4 November 2017. Lembaga ini kemudian menangkap sebelas pangeran dan puluhan mantan menteri. AP/Hassan Ammar

    TEMPO.CO, Jakarta -Arab Saudi melarang warga asing atau ekspatriat di negeri itu bekerja di 12 bidang pekerjaan karena kini hanya akan diperuntukkan bagi warga negara Saudia.

    Seperti dilansir kantor berita Arab Saudi, SPA, Rabu 31 Januari 2018, keputusan yang diambil Menteri Tenaga Kerja Ali bin Nasser al-Ghafis akan mulai efektif sejak September 2018.

    SPA menyebut tujuan keputusan menteri ini adalah memberikan jaminan kepada pria dan wanita Arab Saudi untuk lebih banyak lagi bekerja pada sektor swasta.

    Baca juga:

    6 Perubahan Terbesar Terjadi di Arab Saudi Tahun 2018

    Juru bicara kementerian tenaga kerja Saudi, Khalid Abalkhail, mengungkapkan kebanyakan lapangan pekerjaan yang tertutup untuk asing adalah pada bidang penjualan seperti penjualan jam tangan, kaca mata, alat kesehatan, perangkat listrik dan elektronik, suku cadang kendaraan bermotor, bahan bangunan, furnitur, dan banyak lagi.

    Dia juga menyatakan bahwa sebuah komisi akan dibentuk untuk memfasilitasi proyek itu.

    Tingkat pengangguran di Saudi naik 12 persen tahun lalu menyusul turun tajamnya harga minyak.

    Pelarangan ini adalah bagian dari reformasi ekonomi yang dijalankan Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.