CEO Saudi Aramco: Antikorupsi Saudi Naikkan Kepercayaan Investor

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga menyaksikan film kartun di bioskop pertama Arab Saudi di Jeddah, 23 Januari 2018. Untuk pertama kalinya dapat menonton di bioskop setelah larangan menonton di bioskop yang telah berlaku selama 35 tahun dicabut Desember lalu. REUTERS/Reem Baeshen

    Sejumlah warga menyaksikan film kartun di bioskop pertama Arab Saudi di Jeddah, 23 Januari 2018. Untuk pertama kalinya dapat menonton di bioskop setelah larangan menonton di bioskop yang telah berlaku selama 35 tahun dicabut Desember lalu. REUTERS/Reem Baeshen

    TEMPO.CO, Davos -- Gerakan antikorupsi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah meningkatkan kepercayaan investor akan iklim investasi di negara itu.

    CEO Saudi Aramco, Amin Nasser, mengatakan ini di Davos, Swiss, atau sekitar tiga bulan sejak gerakan antikorupsi ini dimulai pada 4 Nopember 2017. Saudi Aramco merupakan perusahaan minyak terbesar dunia saat ini.

    Baca: Gahtani, Instruktur Panjat Tebing Wanita Pertama Arab Saudi

     

    Kepada media CNBC, Rabu, 24 Januari 2018, yang meliput Forum Ekonomi Dunia, Davos, Swiss, Nasser mengatakan,"Saya pikir ini bisa dilihat secara positif. Semua upaya untuk menangani korupsi akan menciptakan lingkungan investasi yang sehat bagi semua. Maka ini akan meningkatkan kepercayaan pasar kepada pemerintah Saudi dan lingkungan investasi di Saudi."

    Baca: Setelah 35 Tahun, Arab Saudi Cabut Pelarangan Film Bioskop

     

    Pandangan ini terkait perspektif selama ini bahwa praktek korupsi di lingkungan keluarga kerajaan Saudi telah berlangsung lama dan secara rahasia. Rakyat Saudi diyakini bakal mendukung upaya ini agar kultur suap berakhir.

    Namun, ada juga pandangan yang mengatakan upaya antikorupsi ini menimbulkan rasa takut di kalangan investor asing bahwa mitra bisnis mereka bisa ditangkap tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya.

    Soal ini, Nasser mengatakan tanggapan investor asing cukup baik. "Ada banyak minat investasi saat ini," kata dia. "Lingkungan investasi bagus untuk menarik lebih banyak investasi di Arab Saudi. Kualitas peraturan membaik."

    Kerajaan Arab Saudi membentuk Komisi Antikorupsi pada 4 Nopember 2017 dan menangkap sekitar 200 pejabat, mantan pejabat, pangeran dan konglomerat kakap negara itu dengan tudingan terlibat korupsi.

    Pemerintah Saudi, seperti dilansir Daily Mail, meminta mereka untuk menyerahkan minimal sepertiga hartanya untuk mengganti kerugian uang negara yang dikabarkan mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1300 triliun. Sebagian tahanan kakap, yang ditahan di Hotel Ritz Carlton, menyanggupi ini.

    Namun, menurut media Times of India, masih ada sekitar 95 tahanan yang belum bersedia menyelesaikan kewajibannya sehingga masih ditahan sambil kelarnya proses negosiasi.

    Pemerintah Arab Saudi membutuhkan banyak sumber dana baru setelah harga minyak bumi anjlok pada 2015 dan baru mulai pulih pada awal 2018 ini. Saudi selama ini tergantung pendapatan utamanya dari penjualan minyak bumi.

    Salah satu konglomerat yang ditangkap adalah Pangeran Alwaleed Bin Talal, yang merupakan orang terkaya Saudi. Dia merupakan pemilik saham di Twitter, Timer Warner, dan Citigroup.

    Ditanya soal Alwaleed, Nasser enggan berkomentar. Namun, menurut dia, rakyat Saudi mendukung langkah antikorupsi ini karena dilakukan dari atas hingga bawah. "Itu menunjukkan komitmen pemerintah bahwa korupsi tidak ditolelir," kata Nasser.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.