Mesir: Anan Bukan Jenderal Pertama Dicegah Ikut Pemilu

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mesir menahan Sami Anan, bekas perwira tinggi militer. [Reuters]

    Mesir menahan Sami Anan, bekas perwira tinggi militer. [Reuters]

    TEMPO.CO, Jakarta - Mesir bukan pertama kali mengandangkan sejumlah perwira tinggi militer yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden melawan Abdel Fatah el-Sisi, termasuk Letnan Jenderal Sami Anan.

    Sebelum Anan, mantan Perdana Menteri Mesir dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ahmed Shafiq menarik diri dari peserta pemilihan presiden.

    Baca: Mesir Pecat Menteri Pertahanan dan Wakil Kepala Staf

    Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi berbicara dalam acara malam natal koptik yang dipimpin paus Tawadros II di Gereja Ortodoks Koptik Alexandria dan Patriarkh Tahta St. Mark Cathedral, Kairo, 6 Januari 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Dia mengaku mendapatkan tekanan setelah mengkritik kepemimpinan Presiden Sisi. "Anan juga pernah mengecam tentang berbagai kebijaksanaan Sisi yang dianggap salah mengurus negara," tulis Sputnik.

    Otoritas Mesir menahan Anan, Sabtu, 20 Januari 2018, hanya beberapa jam setelah dia mengumumkan pencalonan dirinya ikut pemilihan presiden pada Maret 2018.

    Sejumlah laporan menyebutkan, Anan diseret ke kantor Kejaksaan pada Selasa, 23 Januari 2018, setelah dituding melanggar kode etik militer Mesir, mencalonkan diri tanpa izin, dan memalsukan dokumen.Ahmed Shafiq. (AP)

    “Anan ditangkap sekitar pukul 11.30 (waktu setempat) dan ditarik dari mobilnya di jalan,” ujar salah satu pembantu kampanye Mahmoud Refaat seperti dilansir The Telegraph.

    Baca: Mesir Rombak Kabinet Menjelang Pemilu

    Pemilihan Presiden Mesir akan digelar pada 26-28 Maret 2018. Seluruh calon harus mendaftar sebagai peserta pemilihan pada 20-29 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.