Sejak Akui Yerusalem, Amerika Serikat - Palestina Tak Ada Kontak

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Amerika Serikat mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel, 6 Desember 2017, Palestina memutuskan hubungan komunikasi. Hal itu dikatakan penengah Timur Tengah Jared Kushner dan Jason Greenblatt.

    Namun demikian, Yerusalem Post melaporkan, kedua juru runding masalah Timur Tengah itu akan berusaha keras menciptakan perdamaian di sana.

    Baca: PBB: Pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem Batal Demi Hukum

    Palestina menarik duta besarnya dari Amerika Serikat, Husam Zomlot gara-gara keputusan kontroversial soal Yerusalem. AP

    Pejabat Amerika Serikat yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pemerintahan Donald Trump mencoba mempertemukan kedua belah pihak, Israel dan Palestina, dengan solusi yang masuk akal, fair dan mengutungkan keduanya khususnya bagi rakyat Palestina agar memiliki masa depan lebih cerah.

    Pejabat ini juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat menolak ide agar Eropa mengambil alih peran perdamaian di Timur Tengah.Orang-orang Palestina memprotes keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di luar Makam Rachel di Bethlehem setelah shalat Jumat.

    "Kami tidak mengajak satu negara di Eropa atau negara lain berbicara sejak pengumuman 6 Desember 2017. Proses perdamaian di Timur Tengah tetap dipimpin oleh Amerika Serikat," katanya.

    Baca: Palestina: Pengakuan Trump Atas Yerusalem Tak Bisa Diterima

    "Mereka tetap ingin bekerjasama dengan Amerika Serikat terlepas dari penolakan Palestina. Saya tidak berpikir ada yang percaya Amerika Serikat bisa diganti dalam proses perdamaian."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.