Pemilu Irak, PM Abadi Ikut Mencalonkan Diri

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tentara Irak melihat mobil yang terbakar akibat pertempuran setelah berhasil memukul mundur pasukan ISIS di Shirqat, Irak, 22 September 2016. Pasukan Irak maju mulus memasuki Shirqat sejak Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan operasi militer. REUTERS/Stringer

    Sejumlah tentara Irak melihat mobil yang terbakar akibat pertempuran setelah berhasil memukul mundur pasukan ISIS di Shirqat, Irak, 22 September 2016. Pasukan Irak maju mulus memasuki Shirqat sejak Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan operasi militer. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, Ahad, 14 Januari 2018, mengumumkan bahwa dia akan ikut dalam pemilihan umum pada 12 Mei 2018.

    "Dia ikut bertarung dalam pemilu mendatang setelah mendapatkan dukungan kuat dari kelompok sekutu dekat Iran," tulis Reuters, Senin, 15 Januari 2018.

    Baca: Irak Klaim Berhasil Usir ISIS dari Mosul

    Nouri al-Maliki berbicara kepada pers di Baghdad, Irak. AP Photo/Hadi Mizban

    Abadi, yang berasal dari kelompok Syiah yang memimpin Irak dalam perang tiga tahun melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), mengatakan "Aliansi Kemenangan" yang dia susun dalam pemilihan anggota parlemen akan mengusung banyak calon dari berbagai kelompok.

    Reuters dalam laporannya menyebutkan Abadi mengambil alih kekuasaan Irak pada 2014 dari pejabat sebelumnya, Nuri al-Maliki, sekutu dekat Iran.Sukarelawan Sunni, melewati rintangan saat mengikuti latihan Abbas Fighting Division di Kerbala , Irak, 20 Desember 2017. REUTERS/Thaier Al-Sudani

    "Maliki, Ketua Partai Dawa Syiah, juga mengumumkan pencalonannya pada Sabtu, 13 Januari 2018," demikian diberitakan Reuters.

    Baca: Irak Minta Pasukan Amerika Ditarik Setelah ISIS Dikalahkan  

    Maliki, secara seremonial menjabat Wakil Presiden Irak, memiliki kekuasaan blok politik terbesar di parlemen Irak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.