Israel Melarang Warga Arab Berpoligami agar Populasi Tak Naik

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga Israel Arab bermain di pantai laut Mediterrania saat menikmati liburan Idul Fitri di Tel Aviv, Israel, 8 Juli 2016. AP/Oded Balilty

    Puluhan warga Israel Arab bermain di pantai laut Mediterrania saat menikmati liburan Idul Fitri di Tel Aviv, Israel, 8 Juli 2016. AP/Oded Balilty

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kehakiman Israel mengeluarkan peraturan yang isinya melarang warga Arab berpoligami atau menikahi lebih dari satu perempuan.

    "Peraturan tersebut untuk mencegah populasi warga Arab meningkat," bunyi peraturan tersebut seperti ditulis Middle East Monitor, Selasa, 9 Januari 2018.

    Baca: Israel: Kami Membunuh 200 Warga Palestina Sejak Akhir 2015

    Sejumlah warga Israel Arab bermain di pantai laut Mediterrania saat menikmati liburan Idul Fitri di Tel Aviv, Israel, 8 Juli 2016. AP/Oded Balilty

    Peraturan Kementerian Kehakiman itu disusul dengan kebijakan lembaga asuransi nasional Israel yang bakal mengurangi tunjangan anak dan keluarga bagi warga Arab.

    Selama lebih dari tujuh tahun ini, Israel menargetkan untuk mengusir masyarakat Arab yang tinggal di Negev dan tempat lainnya agar lokasi tersebut bisa ditempati warga Yahudi.

    Baca: Bahasa Arab Akan Dihapus dari Bahasa Resmi Israel

    Dua orang warga Israel Arab berada dibawah air terjun saat menikmati liburan Idul Fitri di taman nasional Gan HaShlosha do Beit Shean, 8 Juli 2016. AP/Oded Balilty

    Israel tidak mengakui sejumlah desa di kawasan tersebut, meski mereka tinggal di situ sebelum Negara Israel berdiri lebih dari 50 tahun lalu. Ini artinya, ribuan penduduk yang tinggal di daerah itu tidak mendapatkan suplai air dan listrik dari pemerintah Israel.

    Infografis: Jangkauan Rudal Balistik Iran, Bisa Sampai ke Arab dan Israel 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.