TEMPO.CO, Jakarta - Israel menggelar pemilihan umum lokal di Dataran Tinggi Golan untuk pertama kalinya sejak Israel mencaplok kawasan itu dari Suriah dalam perang enam hari 1967, sebagaimana dilaporkan Israel Hayom.
Koran ini menulis, pemilihan umum lokal ini sekaligus bertujuan memperkuat kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengintegrasikan ke wilayah Druze.
Baca: PBB Tolak Klaim Israel Soal Dataran Tinggi Golan
Sejumlah warga Israel berendam di kolam air panas di utara Dataran Tinggi Golan di dekat pemukiman Shaal, 4 November 2017. Air mengalir dari pipa dari pengeboran di lembah Hula, yang merupakan upaya untuk mengurangi kekeringan di kawasan pertanian. AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA
"Kami telah menunjuk Dewan Daerah sementara untuk mengelola desa-desa di daerah tersebut hingga pemilihan kota digelar pada awal Oktober 2018," kata Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, seperti dikutip Middle East Monitor.
Baca Juga:
Seorang pengamat dan aktivis politik, Salman Fakhr Al-Din, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Qud Press, penyelenggaraan pemilihan umum di bawah wilayah negara pendudukan membutuhkan klarifikasi dan diskusi mendalam dengan seluruh warga Golan.
"Mereka harus paham mengenai tujuan pemilihan umum ini, khususnya jika kawasan tersebut berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa," ucapnya.Sejumlah warga Israel asik berendam di kolam air panas di utara Dataran Tinggi Golan di dekat pemukiman Shaal, 4 November 2017. Air mengalir dari pipa dari pengeboran di lembah Hula, yang merupakan upaya untuk mengurangi kekeringan di kawasan pertanian. AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA
Fakhr Al-Din yang juga seorang warga Desa Majdal Shams di Golan ini bertanya-tanya, apakah pihak berwenang Israel bermaksud mencegah beberapa orang masuk ke dalam daftar peserta pemilihan umum dengan alasan loyal terhadap partai yang dianggap musuh Israel.
Baca: Israel Waspada Tinggi, Tank Suriah Masuk Golan
Dia menjelaskan, mayoritas kekuatan politik akan memboikot pemilu seraya mengatakan, "Sebuah hak demokrasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan pendudukan Israel."