Cara Presiden Austria Redam Komentar Anti-Islam atas Bayi Ini

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Naime dan Alper Tamga, menggendong purtinya Asel, yang lahir di Vienna, Austria, 2018 Vienna Hospital Association

    Pasangan Naime dan Alper Tamga, menggendong purtinya Asel, yang lahir di Vienna, Austria, 2018 Vienna Hospital Association

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Austria, Alexander Van der Bellen terpaksa turun tangan meredam komentar anti-Islam dan rasis dari pengguna media sosial atas seorang bayi yang menjadi warga Austria yang pertama lahir pada tahun 2018.

    Bayi yang diberi nama Asel Tamga, lahir dari pasangan Muslim Naime dan Alper Tamga.

    Baca: Facebook Blokir Pengunggah Kata Anti-Islam di Myanmar   

    Foto pasangan bahagia bersama bayi dan dua perawat kemudian diunggah dan disebarkan ke Facebook. Namun, bukan ucapan selamat yang mereka terima, melainkan komentar anti-Muslim dan rasis. 

    "Seorang calon teroris lainnya lahir," komentar seorang pemilik akun Facebook, mengutip Daily Mail, 8 Januari 2018.

    Baca: Politikus Anti-Islam Kenakan Burqa dalam Sidang Senat Australia

    "Ibunya menderita kanker? Kenapa dia memakai penutup kepala?" ujar warganet lainnya.

    Presiden Van der Bellen, 73 tahun, mengecam komentar-komentar itu melalui akun Facebooknya. Dia kemudian mengutip isi Deklarasi HAM Universal tentang manusia setara dan sama martabatnya.

    "Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki hak dan martabat yang sama. Keyakinan dan solidaritas lebih besar daripada kebencian dan kritik," tulis Presiden Van der Bellen. 

    Baca: Iklan Sepatu 'Anti-Islam' Dikalahkan Pengadilan

    Menurut media lokal, kritik yang diterima pasangan dan bayi itu teramat banyak dan berisikan kata-kata tak pantas sehingga Facebook menghapusnya. 

    Pesan-pesan penuh kebencian dan anti-Islam dilaporkan bermunculan menyusul ketegangan di masyarakat Austria mengenai masuknya imigran Muslim ke Eropa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.