Tiga Raksasa Bioskop Dunia Incar Pasar Hiburan Saudi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sultan Bin Abdulaziz Science & Technology Center. buildersqatar.com

    Sultan Bin Abdulaziz Science & Technology Center. buildersqatar.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membuka diri terhadap dunia hiburan mendapat respon positif dari tiga perusahaan dunia hiburan.

    Ketiga perusahaan itu berminat untuk membuka sejumlah bioskop di Arab Saudi. Ketiganya adalah Vue Entertainment dari Inggris, AMC dari Amerika Serikat, dan IMAX Corporation dari Kanada.

    Baca: Iran: CIA, Mossad dan Arab Saudi di Balik Demonstrasi

     

    “Bioskop pertama kemungkinan akan beroperasi pada Maret 2018,” begitu dilansir media Middle East Monitor, Jumat, 5 Januari 2018.

    Baca: 6 Perubahan Terbesar Terjadi di Arab Saudi Tahun 2018

     

    Industri baru dunia hiburan di Saudi bisa menjadi penyeimbang dari menurunnya bisnis hiburan di negara asal masing-masing perusahaan, yang merupakan pasar utama mereka. Karena relatif baru, industri baru dunia hiburan Saudi menjadi pasar yang menjanjikan karena masyarakatnya dinilai relatif haus akan hiburan bermutu. Apalagi, pemerintah Saudi, yang berbasis di ibu kota Riyadh, berjanji akan ikut membantu secara finansial kebutuhan ekspansi perusahaan-perusahaan ini.

    Mengutip media Huffington Post Arabic, dan Financial Times, Middle East Monitor melansir Saudi bakal membuka sekitar 300 bioskop baru hingga 2030 nanti. Ini bisa menciptakan 30 ribu lapangan pekerjaan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar US$24 miliar atau sekitar Rp322 triliun.

    Vue Entertainment, misalnya, menjajaki pendanaan mencapai triliunan rupiah dengan sebuah lembaga keuangan Saudi. Perusahaan akan membuka sekitar 30 bioskop.

    CEO Vue, Tim Richards, mendapat undangan resmi dari Putra Mahkota, Pangeran Mohammad Bin Salman, untuk menghadiri konferensi bisnis pada Oktober tahubn lalu. Acara ini juga dihadiri berbagai CEO dari berbagai perusahaan di banyak negara.

    Konferensi ini digelar untuk menghimpun masukan bagi Pangeran Salman mengenai cara memordenisasi Saudi dari kondisi saat ini yang relatif serba konservatif. Salman juga ingin warga Saudi meningkatkan pengeluaran hiburan menjadi sekitar enam persen dari Produk Domestik Bruto per tahun, yang saat ini baru tercatat sekitar 2,9 persen.

    Richards dikabarkan mengatakan pembukaan pasar bioskop bagi pasar Saudi merupakan momen menyenangkan yang bersejarah. “Ini bisa menjadi kesempatan penting bagi Vue karena sedang mengerjakan proyek fantastis saat ini. Kami ingin segera menyelesaikan diskusi bisnis di kawasan ini,” kata Richards.

    Sedangkan AMC telah menandatangai nota kesepahaman dengan Saudi Public Investment Fund pada akhir tahun lalu. AMC merupakan perusahaan terbesar pengelola bioskop secara global.

    CEO IMAX Corporation, Richard Gelfond, mengatakan perusahaan telah membuka satu-satunya bioskop di Saudi yaitu di Sultan Bin Abdul Aziz Centre for Science and Technology pada 2005.  Bioskop ini menampilkan berbagai film edukasi. “Kami akan membuka 20 bioskop dalam tiga tahun,” kata Gelfond.

    Menurut Gelfond, Saudi merupakan pasar untuk berbagai barang mewah. “Kami berharap ini akan menjadi pasar yang tumbuh kuat,” kata dia.

    Pemerintah Arab Saudi menempuh sejumlah langkah reformasi untuk memodernisasi negara konservatif ini sejak 2015. Saat itu, Raja Salman Bin Abdul Aziz terpilih menggantikan kakaknya Raja Abdullah, yang mangkat.

    Bersama Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman, Salman menggelar sejumlah kebijakan terobosan di Saudi. Ini seperti membolehkan perempuan mengemudi, menonton konser musik, film di bioskop dan olah raga di stadion.  Mohammed mengatakan Saudi sedang berbenah menjadi negara terbuka yang menghargai semua agama dan etnis serta budaya. “Kami ingin melakukannya sesegera mungkin,” kata Mohammed beberapa waktu lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.