TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Guatemala berharap negara-negara lain bakal mengikuti langkahnya untuk memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari Kota Tel Aviv ke Kota Yerusalem.
“Saya meyakini ini merupakan keputusan berdaulat dari tiap negara. Namun, kami sebagai negara siap untuk mendukung negara-negara lain yang ingin mengikuti contoh Guatemala,” kata Sandra Jovel, menteri Luar Negeri Guatemala, kepada media Israel, Times of Israel, lewat sambungan telepon, Kamis, 4 Januari 2018.
Baca: Haley: Amerika Serikat Undang Negara Pendukung Yerusalem
Guatemala merupakan salah satu dari sembilan negara yang menolak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang umum istimewa mengenai status Kota Yerusalem pada Kamis, 21 Desember 2017. Delapan negara lainnya adalah AS, Israel, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, Guatemala dan Honduras.
Baca: Yahudi Dukung Donald Trump, Yerusalem Ibu Kota Israel
Resolusi PBB besutan Mesir itu menyatakan status akhir Kota Yerusalem, yang diklaim oleh Israel dan Palestina, akan ditentukan sebagai isu final dalam perjanjian damai kedua negara. 128 negara mendukung resolusi itu dan 35 negara abstain dengan 21 negara absen dari sidang. Empat negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi seperti Cina, Rusia, dan dua sekutu dekat AS seperti Inggris dan Perancis.
Jovel melanjutkan Guatemala sebenarnya ingin menjadi negara pertama yang menyatakan pemindahan kedubesnya ke Kota Yerusalem. Namun ini tidak bisa dilakukan karena beberapa alasan.
“Guatemala memiliki inisiatif memindahkan kedutaan ke Kota Yerusalem sejak lama. Membuat keputusan itu sekarang sejalan dengan posisi lama Guatemala yang mendukung Israel,” kata Jovel.
Isu status Kota Yerusalem menjadi global setelah Presiden AS, Donald Trump, menyatakan kota itu sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Keputusan ini disambut Israel. Namun negara-negara sekutu AS seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Uni Eropa menolak keputusan Trump itu. Kota ini menaungi tiga tempat suci bagi Yahudi, Kristen dan Islam.
Paus Fransiskus dari Vatikan meminta status quo Kota Yerusalem sebagai kota internasional dihormati semua pihak. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam keputusan Trump itu dan meminta semua pihak menghormati resolusi PBB soal Kota Yerusalem.
Negara-negara Arab dan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam juga menolak keputusan itu. Mereka kemudian meminta PBB menggelar sidang umum istimewa membahas soal ini.
Pasca sidang PBB soal status Kota Yerusalem ini, pemerintah AS menyatakan akan tetap memindahkan kantor kedubesnya ke Yerusalem. Langkah ini diikuti oleh beberapa negara pendukung Israel seperti Guatemala dan Honduras.
TIMES OF ISRAEL | GUARDIAN | REUTERS
