Haley: Amerika Serikat Undang Negara Pendukung Yerusalem

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nikki Haley. huffpost.com

    Nikki Haley. huffpost.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, mengatakan, negaranya menjadi tuan rumah "Sahabat Amerika" pada Rabu malam, 3 Januari 2018, waktu setempat, setelah mereka mendukung resolusi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Sikap Haley tersebut dipuji oleh duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dengan mengatakan kepemimpinannya luar biasa dan berani.

    Baca: Amerika Serikat Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Barat Mengutuk

    Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, 21 September 2017. Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi PBB. A NTARA FOTO

    "Ini adalah sebuah keputusan berani oleh Presiden Trump dan duta besar Haley. Kami mengucapkan terima kasih atas keputusan berani Amerika Serikat," ucap Danon seperti dikutip CNN, Kamis, 4 Januari 2018.

    PBB melakukan pemungutan suara untuk menanggapi keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir Desember 2017.

    Dalam pemungutan suara tersebut, 128 negara menolak, sembilan mendukung dan 35 lainnya abstein, termasuk Kanada, Meksiko dan Australia.Presiden Nauru Sprent Arumogo Dabwido. AP/Frank Franklin II

    "Namun demikian tidak semua negara menghadiri undangan Haley," CNN melaporkan.

    Sembilan negara yang menjadi "Sahabat Amerika" itu antara lain Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Nauru, Palau, dan Togo.

    Baca: Yerusalem, Tunisia Serukan Boikot Produk Amerika Serikat

    Negara-negara tersebut bakal mendapatkan bantuan Amerika Serikat. Sebaliknya bagi penentang, bantuan Amerika Serikat akan dikurangi atau dibatalkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.