Rusia Minta AS Tidak Intervesi Domestik Iran, Soal Apa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump, berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, saat berjalan menuju sesi foto dalam acara KTT APEC di Danang, Vietnam, 11 November 2017. Trump dan Putin  menyetujui sebuah pernyataan tentang Suriah, saat berbincang ketika sesi foto. REUTERS/Jorge Silva

    Presiden Donald Trump, berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, saat berjalan menuju sesi foto dalam acara KTT APEC di Danang, Vietnam, 11 November 2017. Trump dan Putin menyetujui sebuah pernyataan tentang Suriah, saat berbincang ketika sesi foto. REUTERS/Jorge Silva

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia mengkritik usulan Amerika Serikat untuk menggelar sidang istimewa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait unjuk rasa di Iran sebagai berbahaya dan merusak.

    "Kami tidak melihat ada peran DK PBB dalam isu ini," kata Sergei Ryabkov, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, seperti dilansir kantor berita RIA dan dikutip Reuters, Kamis, 4 Januari 2018. "Urusan domestik Iran tidak ada hubungannya dengan peran Dewan Keamanan PBB."

    Baca: Rusia Siap Mediasi Korea Utara - Amerika Serikat, Ini Syaratnya

     

    Saat ditanyakan kemungkinan AS akan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, Ryabkov mengatakan cara seperti itu tidak sah. Dia juga menegaskan AS agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran.

    Baca: Dituding Jual Minyak ke Korea Utara, Ini Jawaban Rusia

     

    Ryabkov juga mengatakan Moskow tetap berkomitmen mengikuti perjanjian internasional 2015 mengenai program nuklir Iran agar tidak ada pengembangan senjata nuklir. Perjanjian ini dikritik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai perjanjian yang merugikan dan justru memperkuat pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.

    Seperti diberitakan sebelumnya, delegasi Kazakhstan di PBB mengatakan DK PBB akan membahas soal Iran pada Jumat, 5 Januari 2018, waktu setempat. Saat ini, Kazakhstan menempati posisi sebagai Presiden DK PBB hingga akhir Januari.

    Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, juga mengatakan Washington akan meminta digelarnya sidang darurat mengenai Iran di DK PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. AS mengatakan telah mengajukan permintaan resmi untuk sidang PBB pada Jumat pekan ini.

    Pada Kamis kemarin, Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap empat perusahaan dan satu lembaga riset asal Iran, yang mendukung program pengembangan rudal balistik. Sanksi itu berupa pembekuan aset keuangan dari perusahaan terkait, yang berada dalam wilayah yurisdiksi AS. Warga dan perusahaan AS dilarang melakukan transaksi komersil dengan perusahaan-perusahaan ini.

    "Sanksi ini mentargetkan entitas kunci yang terlibat dalam pengembangan program rudal balistik, yang menjadi prioritas rezim Iran di atas pembangunan ekonomi bangsa Iran," kata Steven Mnuchin, menteri Keuangan AS, dalam pernyataannya seperti dilansir media Politico asal AS, Kamis, 4 Januari 2018, waktu setempat.

    Kelima perusahaan ini terafiliasi dengan Grup Shahid Bakeri Industrial, yang mengembangkan berbagai jenis rudal Iran. Perusahaan-perusahaan itu adalah Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Shustari Industries, dan Shahid Eslami Research Center. Rusia terlibat dalam proses perjanjian internasional soal nuklir Iran pada 2015 untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir ini.

    RIA | REUTERS | POLITICO | CNBC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.