TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa, Senin, 1 Januari 2018, mengatakan, lembaganya berharap Iran memberikan hak unjuk rasa bagi para penentang pemerintah.
Iran selama lima hari ini diguncang unjuk rasa menentang pemerintah karena dianggap tidak becus mengatasi kondisi ekonomi negara itu. Menurut sejumlah laporan media, demonstrasi massal tersebut berlangsung di berbagai kota.
Baca: Roohollah Zam, Jurnalis Penyulut Demonstrasi Besar Iran
"Setidaknya 20 orang tewas dan 450 orang lainnya ditahan akibat unjuk rasa tersebut," tulis media.
Juru bicara Uni Eropa, Federica Mogherini, menyatakan, "Kami telah memantau unjuk rasa warga Iran dalam beberapa hari ini. Selanjutnya, kami menghubungi otoritas Iran dan kami berharap mereka memberikan jaminan hak unjuk rasa damai dan mengekspresikan kebebasan berbicara."
Pernyataan Uni Eropa tersebut disampaikan menyusul keterangan Presiden Iran Hassan Rouhani yang mengatakan bahwa unjuk rasa diizinkan asalkan tidak melanggar hukum.
"Kami akan memonitor tersebut perkembangan di Iran," kata juru bicara Federica Mogherini seperti dikutip Brussel Times, Selasa, 2 Januari 2018.
Baca: Penyebar Unjuk Rasa, Iran Perketat Instagram dan Telegram
Selain menahan para perusuh, Iran juga membatasi akses jejaring media sosial Instagaram dan Telegram. Kedua media sosial tersebut menurut pemerintah Iran dianggap sebagai bagian dari provokasi yang digunakan oleh demonstran menyebar luaskan informasi.
