Kapal Cina Ketahuan 30 Kali Jual Minyak ke Korea Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Satelit mata-mata Amerika Serikat dilaporkan menangkap foto-foto kapal-kapal Cina yang secara ilegal menjual minyak ke kapal-kapal Korea Utara sekitar 30 kali sejak Oktober 2017.

Perdagangan kapal-ke-kapal dengan Korea Utara di laut lepas dilarang di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan pada September tahun ini.

Baca: Dukung Sanksi DK PBB Atas Korea Utara, Ini Kata Cina

Gambar satelit yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat menunjukkan kapal-kapal dari kedua negara memperdagangkan minyak secara ilegal di Laut Barat.

Seperti yang dilansir Newsweek pada 27 Desember 2017, satu foto satelit yang dilaporkan diambil pada 19 Oktober, menunjukkan sebuah kapal bernama Rye Song Gang 1 memasarkan komoditas tersebut dengan kapal Cina.

Baca: AS Beri Sanksi kepada Dua Ahli Rudal Korea Utara

Korea Utara dilarang Dewan Keamanan PBB untuk mengimpor gas alam dan impor minyak mentahnya mulai September lalu sebagai balasan atas program rudal nuklir Kim Jong-un.

Perdagangan rahasia tersebut dimulai sesaat setelah sanksi tersebut dikeluarkan untuk membatasi pasokan minyak Korea Utara. Tujuan sanksi ini adalah menghentikan Kim Jong-un untuk memperluas sistem pertahanan nuklir dan rudal negara tersebut.

Cina adalah sumber utama bahan bakar Korea Utara. Pada hari Selasa, 26 Desember, data pabean Cina mengklaim bahwa November menandai bulan kedua berturut-turut Beijing tidak mengirim bensin atau solar ke Korea Utara.

Baca: Rusia Siap Mediasi Korea Utara - Amerika Serikat, Ini Syaratnya

Tidak jelas apakah pemerintah Cina memberi izin untuk melakukan transaksi ilegal ini, namun dengan jumlah besar minyak yang diperdagangkan maka aneh rasanya jika para pejabat tidak menyadari transaksi Laut Barat.

Menanggapi laporan itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying mengatakan, dia tidak mengetahui transaksi ilegal itu. Dia kemudian menegaskan bahwa pemerintah Cina  secara ketat menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklir dan rudal Korea Utara.