TEMPO.CO, Tel Aviv -- Israel bakal menghadiahi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan menggunakan namanya sebagai nama sebuah stasiun kereta api bawah tanah di Kota Yerusalem.
Menteri Transportasi Israel, Yisrael Katz, menyetujui rekomendasi dari Komite Kereta Api Israel untuk membangun stasiun kereta api di kawasan Jerusalem Jewish Quarter's Cardo, yang terletak beberapa belas meter dari Tembok Barat.
Baca: Soal Yerusalem, Guatemala Mempertahankan Keputusannya
"Pemberian nama stasiun ini dengan nama Presiden Donald Trump untuk mengakui keberaniannya dan keputusan bersejarahnya untuk mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Katz seperti dilansir Ynet, Rabu, 27 Desember 2017.
Baca: Palestina Kecam Sikap Guatemala Soal Yerusalem
Jalur kereta ini akan menghubungkan stasiun HaUma, yang merupakan nama bekas Presiden Yitzhak Navon. Jalur kereta ini juga akan berupa jalur bawah tanah.
Menurut rencana, bakal ada jalur bawah tanah dengan dua stasiun sedalam 52 meter. Kedua stasiun ini menjadi stasiun pusat kota. Jalur kereta api bawah tanah ini akan melayani jalur Tel Aviv dan Yerusalem dengan kereta ekspres, yang memiliki durasi 28 menit dari ujung ke ujung dengan melewati stasiun Bandara Ben Gurion.
Menteri Transportasi Katz mengatakan jalur yang dilayani kereta api bawah tanah ini merupakan jalur bersejarah dan melewati lokasi suci orang Yahudi.
Katz mengatakan pembangunan jalur kereta ini menjadi prioritas nasional agar bisa segera dikerjakan. Karena jalur kereta ini bakal melewati Kota Tua Yerusalem maka setiap temuan artefak bisa menunda pembangunan jalur ini tanpa batas waktu yang jelas.
Tembok Barat merupakan merupakan lokasi ibadah yang paling banyak dikunjungi orang Yahudi domestik dan luar negeri dengan jmlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.
Seperti diberitakan, Donald Trump mengumumkan status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017. Keputusan ini lalu dianulir oleh sidang Dewan Keamanan PBB meskipun resolusi itu terkena veto. Keputusan Trump kembali ditolak sidang umum istimewa PBB dengan 128 negara mendukung resolusi, 9 menolak, 35 abstain dan 21 negara absen.
YNET | NEW YORK POST | GUARDIAN
