10 Negara Dukung Trump Soal Yerusalem di PBB, 35 Pilih Abstain

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pemrotes Palestina membakar sebuah poster yang menggambarkan Presiden A.S. Donald Trump saat melakukan demonstrasi menentang keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza 7 Desember 2017. REUTERS

    Seorang pemrotes Palestina membakar sebuah poster yang menggambarkan Presiden A.S. Donald Trump saat melakukan demonstrasi menentang keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza 7 Desember 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pemungutan suara tentang status Yerusalem di Majelis Umum PBB pada Kamis, 21 Desember 2017 ada 10 negara mendukung keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan 35 negara abstain.

    Berikut 10 negara yang mendukung keputusan Trump, mengutip Al Jazeera.

    1. Guatemala
    2. Honduras
    3. Israel
    4. Kepulauan Marshall
    5. Micronesia
    6. nauru
    7. Palau
    8. Togo

    Baca: PBB: Pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem Batal Demi Hukum

    Adapun 35 negara yang tidak memberikan suara atau abstain adalah:

    1. Antigua-Barbuda
    2. Argentina.
    3. Australia
    4. Bahamas
    5. Benin
    6. Bhutan
    7. Bosnia-Herzegovina
    8. Kamerun
    9. Kanada
    10. Kolombia
    11. Kroasia
    12. Republik Czech
    13. Republik Dominika
    14. Guinea Ekuator
    15. Fiji
    16. Haiti
    17. Hongaria
    18. Jamaika
    19. Kiribati
    20. Latvia
    21. Lesotho
    22. Malawi
    23. Meksiko
    24. Panama
    25. Paraguai
    26. Filipina
    27. Polandia
    28. Rumania
    29. Rwanda
    30. Kepulauan Solomon
    31. Sudan Selatan
    32. Trinidad Tobago
    33. Tuvalu
    34. Uganda
    35. Vanuatu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.