Sejumlah Negara Akan Buka Kantor Kedutaan di Yerusalem Timur

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak-anak  Palestina berjalan menuju rumah mereka setelah pulang sekolah di Yerusalem timur di Jabel Mukhaber, 12 Juni 2017.  REUTERS/Ammar Awad

    Sejumlah anak-anak Palestina berjalan menuju rumah mereka setelah pulang sekolah di Yerusalem timur di Jabel Mukhaber, 12 Juni 2017. REUTERS/Ammar Awad

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara akan membuka kantor kedutaannya di Yerusalem Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan darurat negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

    "Pengakuan atas negara Palestina sejalan dengan keputusan PBB. Kami akan berjuang untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Mevlüt Çavuolu, Menteri Luar Negeri Turki, seperti dikutip dari www.dailysabah.com, Kamis, 14 Desember 2017.

    Baca: Libanon Ingin Buka Kedutaan Besar di Yerusalem Timur

    Menurut Çavuolu, segala bentuk upaya akan dibuat hingga Amerika Serikat mundur dari keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Sejumlah anak-anak Palestina bermain di lapangan saat istirahat sekolah di Yerusalem Timur, di Jabel Mukhaber, 15 Juni 2017. Sedangkan kurikulum Palestina mengajarkannya sebagai Nakba atau Bencana, ketika ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka selama pertempuran. REUTERS/Ammar Awad

    Hingga saat ini, baru Libanon, melalui Menteri Luar Negeri Libanon, Gebran Bassil, menyatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya berkeinginan menempatkan kantor kedutaan besarnya di Yerusalem Timur.


    Baca: OKI Sebut Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina, Ini Reaksi Israel

    "Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.

    Turki sendiri belum mengeluarkan pernyataan akan membuka kantor kedutaannya di Yerusalem Timur. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.