Putin - Trump Bertelepon Bahas Korea Utara, Apa yang Dibicarakan?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. REUTERS

    Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump membahas krisis program senjata nuklir Korea Utara melalui pembicaraan telepon pada Kamis, 14 Desember 2017.

    Isi pembicaraan telepon dua pemimpin top dunia itu tidak dijelaskan secara rinci, baik oleh Kremlin maupun Gedung Putih.

    Baca: Putin Tahu Korea Utara Mau Luncurkan Nuklir Sejak 16 Tahun Lalu

    "Dua kepala negara membahas situasi di beberapa zona krisis, dengan berfokus pada penyelesaian isu nuklir di Semenanjung Korea," kata Kremlin dalam pernyataannya mengenai hasil pembicaraan telepon Putin - Trump, seperti dikutip dari Daily Mail.

    Gedung Putih menjelaskan hal senada dengan penjelasan Kremlin.

    "Membahas kerja sama untuk menyelesaikan situasi paling berbahaya di Korea Utara," ujar Gedung Putih.

    Baca: Trump Puji Cina dan Kritik Rusia Soal Korea Utara

    Sputnik melaporkan, Trump yang meminta pembicaraan telepon dengan Putin. Keduanya kemudian sepakat untuk melanjutkan bilateral kontak.

    Adapun Putin, dalam pernyataan pers tahunannya dengan ratusan jurnalis di Moscow, Kamis kemarin, menyambut kesadaran atas realitas Amerika Serikat dalam krisis ini.

    Baca: Trump Bakal Minta Bantuan Putin Tekan Korea Utara

    Putin pun mengajak semua pihak untuk berhenti memperparah situasi. Moscow juga tidak mengakui status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir.

    Pekan ini, Washington menyatakan siap untuk berdiskusi dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan terus berusaha memaksa Pyongyang untuk menghentikan program senjata nuklirnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.