TEMPO.CO, Jakarta - Turki meminta kepada masyarakat dunia mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Pemintaan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki ketika berpidato dalam KTT Islam di Istanbul, Rabu, 13 Desember 2017, menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebaai ibu kota Israel.
"Pertama, negara Palestina harus diakui oleh seluruh negara di dunia. Kita semua harus berjuang mendapatkan pengakuan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, di depan para peserta KTT Islam, Rabu.Wakil Presiden Jusuf Kalla tertawa saat bersiap menerima kunjungan kehormatan dari Deputi Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus (kiri) di sela-sela KTT LB Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, 7 Maret 2016. ANTARA FOTO/OIC-ES2016
Baca: Ini Ancaman Turki Jika AS Akui Yerusalem sebagai ibukota Israel
Dia melanjutkan, "Kita harus mendorong negara-negara lain mengakui negara Palestina sama seperti 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur," ujarnya.
Yerusalem diakui menjadi tempat lahirnya tiga agama Yahudi, Kristen dan Islam. Kota yang menjadi tempat suci ketiga selain Mekah dan Madina bagi umat Islam itu adalah sumber konflik Palestina-Israel.
Israel mencaplok Yerusalem Timur pada perang Timur Tengah pada 1967. Belakang, kota itu dianeksasi Israel meskipun tidak diakui oleh dunia internasional.
Pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 pekan lalu telah memantik kemarahan umat Islam dan negara-negara Arab.Presiden Turki Tayyip Erdogan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, Arab Saudi, 23 Juli 2017. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS
Baca: Soal Yerusalem, Turki Ancam Israel Putuskan Hubungan Diplomatik
Menurut Turki, keputusan Amerika Serikat tersebut dapat menjerumuskan dunia ke dalam perang tanpa akhir.
Turki mengundang para pemimpin Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 50 negara untuk sebuah pertemuan di Istanbul, Rabu. Pertemuan itu dimaksudkan untuk merumuskan tangapan terhadap keputusan Trump.