Jelang Pertemuan OKI Soal Yerusalem, Abbas dan Erdogan Bertemu

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lebih dari 5.000 wanita dari Israel dan wilayah Palestina melakukan long march ke Yerusalem. dw.com

    Lebih dari 5.000 wanita dari Israel dan wilayah Palestina melakukan long march ke Yerusalem. dw.com

    TEMPO.CO, Ankara -- Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang bakal menjadi tuan rumah Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul membahas isu Kota Yerusalem. Keduanya bertemu pada Selasa malam, 12 Desember 2017, menjelang digelarnya pertemuan OKI yang bakal membahas status Kota Yerusalem pada hari ini, Rabu, 13 Desember 2017.

    "Kedua Presiden mendiskusikan perkembangan terbaru di daerah pendudukan Kota Yerusalem dan membahas langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan situasi," begitu dilansir kantor berita Palestina, Wafa, Selasa, 12 Desember 2017.

    Baca: 91 Persen Warga Palestina Tolak Status Yerusalem Versi Trump

     

    Konferensi OKI ini akan diikuti oleh sekitar 57 pimpinan negara dengan populasi Muslim. Seperti dilansir media Rusia, Tass, isu status Yerusalem menjadi salah satu kunci masalah dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Israel menduduki wilayah timur Kota Yerusalem lewat perang enam hari pada 1967. Palestina menginginkan Kota Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, juga telah berangkat ke Istanbul Turki untuk ikut membahas isu Kota Yerusalem. Lewat akun Twitternya, Razak mengatakan,"Saya dalam perjalanan ke Istanbul untuk membawa suara bangsa Malaysia mengenai isu masjid Baitul Maqdis dalam pertemuan puncak luar biasa OKI," kata Razak sambil mengajak warga Malaysia berdoa.

    WAFA |STAR | TASS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.