Kurangi Dampak Sanksi Ekonomi, Korea Utara Larang Pesta

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara telah melarang warganya untuk melakukan perayaan meriah  dengan melibatkan minum beralkohol dan hiburan. Kebijakan baru ini dirancang agar negara dapat bertahan dari dampak sanksi internasional.

Larangan untuk bersenang-senang ini dilaporkan oleh Biro Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) saat rapat tertutup dengan anggota parlemen pada  Senin, 20 November 2017.

Baca: Peneliti Berburu Lokasi Uji Coba Rudal Baru Korea Utara, Caranya?

"Pyongyang telah merancang sebuah sistem dimana organ partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan telah melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian laporan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan seperti dilansir Telegraph pada Selasa, 21 November 2017.

Baca: Korea Utara Sponsor Teroris, Ini Kata Jepang dan Korea Selatan

Larangan keras ini berdampak pada pembatalan mendadak "Festival Bir Pyongyang", yang populer pada Juli. Festival itu juga ditiadakan selama periode kekeringan yang berkelanjutan.

Warga Korea Utara, yang telah mengalami pembatasan berat dalam perjalanan dan kebebasan, juga dilarang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ibu mereka pada "Hari Ibu". Larangan itu diberlakukan karena rezim Korea Utara ditengarai merasa khawatir perayaan itu akan mengurangi rasa hormat rakyat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.

Sumber-sumber di Korea Utara mengatakan kepada situs media yang berbasis di Korea Selatan bahwa meningkatnya popularitas liburan November, yang resmi digunakan untuk memuji peran ibu, telah menggoyahkan pengkultusan terhadap diri Kim Jong Un.

Pemerintah sekarang telah memperjelas bahwa pesan pada karangan bunga, yang menunjukkan cinta atau kesetiaan kepada orang lain selain Kim, tidak akan ditolerir.

"Sangat menyedihkan bahwa orang harus mengucapkan terima kasih kepada 'sang ayah' Kim Jong-un setelah setiap hal kecil yang dia lakukan, tapi kami tidak dapat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu kami yang sebenarnya pada Hari Ibu," kata seorang penduduk Provinsi Pyongan Selatan.

Sementara itu Kim juga disebut juga akan memperketat cengkeramannya pada elit negara untuk memastikan kesetiaan mereka. Kim dikabarkan telah  mendisiplinkan dua pejabat yang menjadi kepala organisasi militer Korea Utara yang paling kuat.

Ada laporan Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong kemungkinan telah dihukum setelah dilakukannya pemeriksaan pertama atas Biro Umum Politik dalam 20 tahun. Informasi intelejen ini juga termuat dalam briefing NIS pada Senin lalu. Laporan itu sejalan dengan pemberitaan media New York Times bahwa Hwang, yang memiliki gelar Wakil Marshall, belum terlihat di depan umum sejak 13 Oktober.

Pejabat intelijen Korea Selatan juga memperkirakan Korea Utara akan menggelar uji coba rudal balistik lainnya sebelum akhir tahun ini.

TELEGRAPH