Rabu, 23 Mei 2018

Australia Sahkan UU Pernikahan Sesama Jenis Akhir Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull (kiri) dan Perdana Menteri Selandia Baru, John Key membawa bunga tanda bela sungkawa bagi korban serangan teroris di Paris, Prancis, 29 November 2015. 150 pemimpin dunia menghadiri konferensi perubahan iklim meski kekhawatiran keamanan mengancam. REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull (kiri) dan Perdana Menteri Selandia Baru, John Key membawa bunga tanda bela sungkawa bagi korban serangan teroris di Paris, Prancis, 29 November 2015. 150 pemimpin dunia menghadiri konferensi perubahan iklim meski kekhawatiran keamanan mengancam. REUTERS/Gonzalo Fuentes

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan, pemerintahannya akan meloloskan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis  atau UU Pernikahan Sesama Jenis pada akhir tahun setelah mayoritas suara dalam survei non-wajib mendukung langkah tersebut  

    "Orang-orang Australia telah menugaskan kami untuk menyelesaikan ini. Tahun ini, sebelum Natal - itu pasti komitmen kami, " kata Turnbull, seperti yang dilansir Reuters pada 15 November 2017.

    Baca: Survei: Muslim di Amerika Semakin Menerima Pernikahan Sejenis

    Biro Statistik Australia mengatakan,  61,6 persen pemilih memberikan suara mereka untuk mendukung pernikahan sesama jenis. Sebanyak 38,4 persen menolaknya.

    Sebanyak 79,5 persen dari 12,7 juta warga Australia mengambil bagian dalam survei pada Selasa, 14 November 2017.  

    Baca: Parlemen Jerman Resmi Akui Pernikahan Sejenis

    "Orang-orang Australia telah berbicara, dan mereka telah memilih 'ya' untuk kesetaraan perkawinan," kata Turnbull. "Mereka memilih 'ya' untuk keadilan, mereka memilih 'ya' untuk komitmen, mereka memilih 'ya' untuk cinta."

    Meski survei memenangkan lolosnya UU Pernikahan Sesama Jenis, namun  banyak pendukung pernikahan sesama jenis menentang survei tersebut. Mereka beralasan hak asasi manusia seharusnya tidak dilakukan dengan pemungutan suara.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Teror di Indonesia Meningkat, RUU Anti Terorisme Belum Rampung

    RUU Anti Terorisme tak kunjung rampung padahal Indonesia telah menghadapi rangkaian serangan dalam sepekan, dari tanggal 8 sampai 16 Mei 2018.