TEMPO.CO, Jeddah -- Raja Salman mengumumkan dua perubahan besar di Kerajaan Arab Saudi. Pertama perombakan kabinet dan kedua pembentukan lembaga antikorupsi, yang dikepalai Putra Mahkota, Mohammed bin Salman.
"Dan keputusan pertama dari lembaga antikorupsi ini adalah memerintahkan penangkapan atas sejumlah pangeran dan pengusaha kakap karena dugaan keterlibatan mereka dalam korupsi di berbagai kasus berbeda," begitu dilansir media Arab News, Ahad, 5 Nopember 2017.
Baca: Ini yang dilakukan Penyerang Istana Arab Saudi Sebelum Beraksi
Baca: Raja Salman dari Arab Saudi Terima Gelar Doktor Kehormatan Rusia
Lembaga ini memiliki sejumlah kewenangan seperti menginvestigasi, mengeluarkan surat perintah penahanan, dan melarang orang berpergian, memerintahkan pembukaan dokumen keuangan rahasia, membekukan rekening dan portofolio investasi, melacak dana dan aset serta mencegah perpindahannya antarindividu dan institusi.
"Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pencegahan yang diperlukan, hingga kasusnya dirujuk ke otoritas investigasi dan pengadilan," begitu bunyi keputusan Raja Salman.
Raja Salman juga memerintahkan lembaga ini berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi uang publik. Lembaga ini juga diijinkan untuk menyita aset dan uang dari perorangan dan lembaga dan mengembalikannya kepada kas negara sebagai harta negara.
Untuk perombakan kabinet, Raja Salman mengganti Menteri Pertahanan (National Guard) Arab Saudi, Miteb bin Abdulla dengan Pangeran Khaled bin Ayyaf. Menteri Ekonomi, Adel Fakieh, digantikan Mohammed Al-Tuwaijri.
Pergantian juga merembet ke Komandan Angkatan Laut, Abdullah Al-Sultan, yang digantikan oleh Laksamana Fahad AL-Ghofaili.
