PBB Setuju Resolusi Larang Senjata Kimia Kasus Kim Jong Nam

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kim Jong-nam. REUTERS

    Kim Jong-nam. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui resolusi tentang penerapan larangan menggunakan senjata kimia terkait dengan kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    Seperti yang dilansir Korea Times pada 4 November 2017, Komite PBB yang membahas semua topik yang berkaitan dengan perlucutan senjata dan keamanan internasional, mengadopsi resolusi yang disebut Resolusi L.26 yang mengatur tentang implementasi konvensi  larangan pembangunan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata berbahan kimia dan penghancurannya.

    Baca: Pembunuhan Kim Jong-nam Dirancang di Kamboja

    Komite Pertama PBB menghasilkan resolusi itu pada Jumat, 3 November 2017. 

    Resolusi tersebut mendukung keputusan yang dibuat oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) pada tanggal 9 Maret yang menyalahkan penggunaan senjata kimia dalam pembunuhan Kim Jong Nam. Berdasarkan laporan pemerintah Malaysia, OPCW mengumumkan bahwa racun saraf VX digunakan dalam insiden fatal di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017 dan menewaskan Kim Jong Nam. 

    Baca: Ini Penjelasan Siti Aisyah Soal Tewasnya Kim Jong-nam

    Resolusi PBB tidak secara langsung menyebutkan atau menargetkan negara komunis tersebut, namun wakil utusan PBB dari Korea Utara Kim In-ryong dalam pertemuan tersebut berkeras untuk menghapus bagian yang menyebutkan penggunaan agen saraf VX. Ia mengatakan kasus pembunuhan tersebut dibingkai dengan niat politik untuk menargetkan negaranya.

    Setelah permintaan Kim, panitia mengadakan pemungutan suara  untuk menghapus klausul dalam resolusi tersebut, namun hanya empat negara yang mendukung Korea Utara, sementara 116 negara menentang gagasan tersebut. Adapun Korea Selatan menyetujui resolusi L.26 itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.