Kelompok Budha Garis Keras Tolak Pemulangan Rohingya, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah bocah Rohingya berdesakan untuk mendapatkan makanan yang didistribusikan oleh sebuah agen bantuan Turki di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh, 21 Oktober 2017. AP Photo

    Sejumlah bocah Rohingya berdesakan untuk mendapatkan makanan yang didistribusikan oleh sebuah agen bantuan Turki di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh, 21 Oktober 2017. AP Photo

    TEMPO.CO, Yangon - Ratusan anggota kelompok Budha garis keras, termasuk biksu, memprotes rencana pemerintah Myanmar untuk memulangkan ratusan ribu warga etnis minoritas Rohingya ke negara itu dari tempat pengungsian di Bangladesh.

    Lebih dari 580.000 orang dari komunitas Muslim minoritas dan sekitar 30.000 orang non-Muslim telah menyelamatkan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Ini terjadi karena militer Myanmar dan milisi Budha garis keras melakukan bumi hangus terhadap rumah dan desa tempat warga Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine.

    Baca: Paus Desak Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

     Min Aung Hlaing dan Aung Suu Kyi. REUTERSPengungsi Rohingya mengatakan sejumlah keluarga dan tetangga desa mereka telah dibunuh dan diperkosa. PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar dan milisi Budha ini sebagai contoh jelas tentang pembersihan etnis.

    Baca:Jawaban Jokowi Soal Langkah Indonesia untuk Rohingya

    Kekerasan itu menyusul serangan gerilyawan Muslim terhadap pos polisi Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha dan dulu dikenal sebagai Birma.

    Pemimpin negara Aung San Suu Kyi mengatakan  pemerintahnya sedang mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Bangladesh untuk repatriasi pengungsi warga minoritas Rohingya.

    Mereka perlu membuktikan mereka adalah warga Myanmar, namun hanya sedikit yang dianggap memiliki dokumen yang relevan.

    Protes oleh umat Budha terjadi di ibukota negara bagian, Sittwe, di mana banyak orang Rohingya tinggal sebelum mereka terpaksa melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar. Para aktivis  itu mendesak pemerintah untuk tidak memulangkan warga minoritas Rohingya.

    Aung Htay, penyelenggara demonstrasi, mengatakan: "Jika orang-orang ini tidak memiliki hak untuk menjadi warga negara, rencana pemerintah untuk membuat zona bebas konflik tidak akan pernah terlaksana."

    Pejabat lokal mengatakan warga Rohingya tidak mungkin bisa kembali ke tanah mereka, dan mungkin mendapati pertanian mereka telah dipanen dan dijual oleh pemerintah.

    Myanmar tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai kelompok etnis dan menegaskan bahwa mereka adalah migran Bengali dari Bangladesh yang hidup secara ilegal. Padahal banyak keluargaRohingya  telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

    Rohingya dikeluarkan dari 135 kelompok etnis resmi di negara itudan pemerintah Myanmar telah menolak memberi mereka kewarganegaraan.

    Sementara itu, ribuan orang berkumpul pada Minggu, 22 Oktober 2017 di ibukota Myanmar, untuk menunjukkan dukungan bagi Suu Kyi dan penanganan pemerintah atas krisis Rohingya.

    Banyak orang mengenakan kaos dengan foto Suu Kyi dan beberapa bingkai foto Suu Kyi dan bendera partai Liga Nasional untuk Demokrasi, ikut dalam demonstrasi tersebut.

    Citra global Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah dirusak oleh tindak kekerasan militer Myanmar terhaap warga minoritas etnis Rohingya di Rakhine, yang telah memicu krisis pengungsi terbesar di Asia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

    SKY NEWS|ABC NEWS|


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.