PBB Gagal Bujuk Myanmar Terima Kembali Warga Rohingya

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Min Aung Hlaing dan Aung Suu Kyi.  REUTERS

    Min Aung Hlaing dan Aung Suu Kyi. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Perserikatan Bangsa Bangsa gagal membujuk pemerintah Myanmar agar menerima kepulangan warga etnis Rohingya dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar juga diminta memberikan izin pekerja bantuan untuk masuk ke negeri yang sarat konflik itu.

    Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 17 Oktober 2017, juru bicara PBB mengatakan, utusan PBB kembali dari Myanmar dengan tangan kosong setelah tidak mendapatkan persetujuan mengenai masalah repatriasi itu.

    Baca: PBB: Myanmar Berniat Usir Seluruh Rohingya

    Kepala urusan politik PBB, Jeffrey Feltman, berada di Myanmar selama lima hari untuk membahas nasib lebih dari 582.000 warga etnis Rohingya, yang meninggalkan negara bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

    "Selain bertemu dengan Penasihat Nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi dan komandan militer Jenderal Min Aung Hlaing, Feltman juga dibawa ke Rakhine. Pada saat itu, Feltman berkesempatan melihat desa itu sendiri terbakar saat dibawa melalui wilayah itu dengan pesawat," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

    Setelah itu, Dujarric mengatakan Feltman meminta Sekjen PBB Antonio Guterres  mendesak pemerintah Myanmar agar mengizinkan tim kemanusiaan memasuki Rakhine. Sementara para pengungsi diizinkan pulang ke rumah dengan suka rela, selamat dan terhormat ke negara asalnya.

    Mengomentari tindakan Myanmar yang mencegah penyaluran bantuan di Rakhine, Dujarric mengatakan: "Pertanyaan harus dijawab oleh pemerintah Myanmar untuk PBB, kami ingin kebenaran diberikan sesegera mungkin."

    Baca: PBB Bersidang, Bicarakan Kekerasan di Myanmar

    Saat ini sekitar 580 ribu warga etnis minoritas Rohingya mengungsi ke daerah perbatasan Bangladesh seperti Cox Bazar setelah menyelamatkan diri dari kekerasan militer Myanmar di negara bagian Rakhine sejak Agustus 2017.

    CHANNEL NEWS ASIA|RADIO FREE ASIA|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.