Wakili Semut Terinjak, Pria Arab Saudi Gugat Warga

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi semut. Wikipedia

    Ilustrasi semut. Wikipedia

    TEMPO.CORiyadh - Seorang pria Arab Saudi telah mencoba membela hak-hak semut di pengadilan. Namun usahanya yang terbilang unik itu berakhir setelah jawaban hakim membuatnya terkejut.

    Delapan tahun yang lalu, pria Saudi itu mengajukan tuntutan terhadap warga yang menurutnya "sengaja menginjak semut". Menurutnya, tindakan warga itu tidak mencerminkan ajaran Islam.

    Baca:Ini yang dilakukan Penyerang Istana Arab Saudi Sebelum Beraksi

    Pria itu mengatakan semut adalah salah satu ciptaan Tuhan dan berhak atas kehidupan. Dan, dia menuntut agar hukum Islam diberlakukan kepada warga, yang sengaja menginjak hewan kecil penyuka gula itu.

    Baca:Arab Saudi Umumkan Pecat Ribuan Imam Radikal dan Provokator

    Kasus itu kemudian dihadapkan di pengadilan setelah diterima oleh Hakim Mohammed al-Fayez baru-baru ini.

    Berbicara kepada penggugat, hakim Mohammed mengatakan: "Klaim Anda diterima dan sebagai pengacara bagi semut, jelas bagi saya bahwa saat mengajukan kasus ini, Anda tidak diberikan kontrak hukum yang sah dari orang tua atau keluarga semut yang 'dibunuh' oleh terdakwa."

    "Oleh karena itu, kasus ini tidak dapat dilanjutkan sampai individu yang relevan hadir (di pengadilan) atau memiliki penasihat hukum," kata al-Fayez seperti yang dilansir Al Arabiyah.

    Hakim kemudian memerintahkan penggugat untuk mendapatkan kontrak sebagai pengacara yang sah dari orang tua semut yang menjadi korban.

    Begitu penggugat dapat melakukan ini, pengadilan akan meminta terdakwa untuk datang ke pengadilan dan menjalani persidangan.

    Pria Arab Saudi itu terlihat terkejut dengan jawaban hakim ini dan tidak dapat berkata-kata sebelum akhirnya meninggalkan pengadilan.

    AL ARABIYAH | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.