Jika Merdeka, Prancis Tak Akui Catalonia

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peraih Nobel Perdamaian Peru Mario Vargas Llosa membahas demonstrasi pro-serikat yang diselenggarakan oleh organisasi Masyarakat Sipil Catalan di Barcelona, Spanyol, 8 Oktober 2017. REUTERS

    Peraih Nobel Perdamaian Peru Mario Vargas Llosa membahas demonstrasi pro-serikat yang diselenggarakan oleh organisasi Masyarakat Sipil Catalan di Barcelona, Spanyol, 8 Oktober 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Prancis mengatakan tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia jika daerah itu mendeklarasikan diri merdeka dari Spanyol. Ini disampaikan Menteri Prancis Urusan Eropa, Nathalie Loiseau, pada Senin, 9 Oktober 2017.

    Pada Selasa, 10 Oktober 2017, parlemen Catalonia akan membahas hasil referendum kemerdekaan yang digelar 1 Oktober 2017. Pemungutan suara itu dimenangkan kelompok pro kemerdekaan dengan 92 persen dan delapan persen menolak. Namun, hanya 43 persen dari 5,3 juta suara sah yang mengikuti referendum ini.

    Baca: Dukung Merdeka, Spanyol Adili Kepala Polisi Catalonia

    "Dalam sidang besok, bisa saja parlemen Catalan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak," media di Spanyol melaporkan.

    Menteri Prancis juga menerangkan bahwa mengakui kemerdekaan Catalonia sama dengan secara otomatis keluar dari Uni Eropa.

    Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menyatakan bahwa pemerintah Spanyol akan mencegah sekuat tenaga deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia, wilayah di sebelah utara.

    Baca: Jelang Deklarasi Kemerdekaan Catalonia, Massa Pro Spanyol Demo

    Pada 1 Oktober 2017, Catalonia menggelar referendum kemerdekaan yang tidak diakui oleh pemerintah Spanyol. Hasil resmi pemungutan suara itu menunjukkan 90,18 persen atau lebih dari 2,28 juta orang memilih Catalonia berpisah dari Spanyol.

    SPUTNIK | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.