Junta Militer Thailand Adili Sejarawan dengan Alasan Ini

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kekuasaan Junta Militer Thailand Kian Kuat

    Kekuasaan Junta Militer Thailand Kian Kuat

    TEMPO.COBangkok - Seorang kritikus sosial Thailand berusia 84 tahun menghadapi tuntutan hukuman 15 tahun penjara karena dinilai rezim militer Thailand telah menyinggung tahta kerajaan.

    Dia ditahan di bawah undang-undang lese majeste Thailand yang kaku dengan dugaan mengkritik pertempuran gajah kerajaan yang dikatakan telah terjadi empat abad yang lalu.

    Baca: Kontraktor Thailand Akhirnya Akui Punya 120 Istri dan 28 Anak

    Sulak Sivarska, 84, diadili karena mempertanyakan catatan sejarah Raja Naresuan, yang memerintah dari tahun 1590-1605. Sejarawan kawakan itu itu meragukan bahwa kisah duel di punggung gajah, yang dilakukan lebih dari 400 tahun lalu pernah terjadi.

    Seperti yang dilansir Telegraph pada 9 Oktober 2017, dia dikirim ke sebuah pengadilan militer di Bangkok pada hari Senin, 9 Oktober 2017 setelah melaporkan ke kantor polisi untuk mengetahui apakah kasus yang diajukan pada tahun 2014 oleh seorang perwira militer, akan berlanjut.

    Baca: Thai king to control billions of 'richest royal fortune'

    Sulak mengatakan polisi memintanya pada pekan lalu untuk melapor terkait kasusnya Senin ini. "Jika negara itu normal dan ada aturan hukum. Maka tidak akan ada masalah," katanya.

    Kasus Sulak berawal dari komentar yang dia buat di Universitas Thammasat Bangkok pada 2014, pada saat karakter Raja Naresuan dipromosikan dalam film epik nasionalis, yang dipromosikan junta militer.

    Sulak meragukan cerita tentang Naresuan yang mengalahkan tentara musuh dengan mengalahkan seorang pangeran Burma dalam duel gajah.

    Junta Thailand telah dituduh menggunakan undang-undang lese majeste untuk menargetkan kritikus, dengan jumlah kasus meningkat drastis sejak mereka berkuasa.

    Undang-undang represif itu melarang tindakan memfitnah, menghina atau mengancam keluarga kerajaan Thailand, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

    BANGKOK POST|TELEGRAPH|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.