TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Spanyol telah memerintahkan penangguhan rapat parlemen Catalonia untuk menghadang pengumuman kemerdekaan sepihak Barcelona.
Mahkamah Konstitusi Spanyol membuat keputusan pada Kamis, 5 Oktober 2017, menyusul adanya permintaan dari Ppartai Sosialis Catalonia yang menentang pemisahan diri dari Spanyol. Keputusan itu akan menghadang pertemuan parlemen Catalonia yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan untuk membahas deklarasi kemerdekaan.
Baca: Catalonia Merdeka Dideklarasikan Pekan Ini
Seperti dilansir Reuters pada 5 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi mengatakan rencana rapat parlemen Catalonia merupakan bentuk pelanggaran konstitusi Spanyol.
Menanggapi putusan itu, ketua parlemen Catalonia, Carme Forcadell, menuduh pemerintah Madrid menggunakan pengadilan untuk menangani masalah politik dan menyatakan tidak akan mengindahkan intervensi pada parlemen. Namun dia mengatakan para pemimpin parlemen belum memutuskan apakah akan menentang putusan pengadilan dan melanjutkan rapat.
Politikus Catalonia telah berjanji untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada sesi persidangan Senin, 9 Oktober 2017, setelah referendum pada Minggu, 1 Oktober 2017, yang ditentang Madrid.
Baca: 3 Alasan Utama Catalonia Merdeka dari Spanyol
Keinginan Catalonia merdeka menjadi krisis terbesar yang melanda Spanyol sejak berdirinya demokrasi pada 1975 seusai kematian Jenderal Francisco Franco.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meminta pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, membatalkan rencana kemerdekaan atau akan menghadapi risiko yang lebih besar. Rajoy, seorang konservatif yang telah menolak keras kemerdekaan Catalonia, sedang mempertimbangkan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membubarkan parlemen di Barcelona dan akan melangsungkan pemilihan umum di wilayah otonomi khusus Spanyol tersebut.
REUTERS | GUARDIAN | CNN | YON DEMA
