TEMPO.CO, Jakarta -Krisis politik di Spanyol memanas pasca referendum kemerdekaan Catalonia pada Ahad lalu. Para pemimpin Catalonia menuding Raja Spanyol sengaja mengabaikan aspirasi jutaan warga Catalan, yang bakal mendeklarasikan kemerdekaannya pada Senin, 9 Oktober 2017.
Pemimpin Catalan, Carles Puigdemont, mengatakan dia telah mengupayakan mediasi untuk mengatasi krisis ini. Namun pemerintah Spanyol menolaknya.
Baca: 3 Alasan Utama Catalonia Merdeka dari Spanyol
“Raja Felipe VI telah mengambil posisi dan kebijakan sama dengan pemerintah, yang terbukti berbahaya bagi Catalonia. Ini adalah momen untuk mediasi. Saya siap untuk melakukan mediasi,” kata Puigdemont dalam pernyataan di televisi setempat, Rabu, 4 Oktober 2017.
“Saya akan ulangi berulang kali sebanyak mungkin: dialog dan kesepakatan merupakan bagian dari budaya bangsa kita. Tapi negara belum merespon positif terhadap tawaran-tawaran ini,” kata dia.
Baca: Hasil Referendum: Catalonia Merdeka dari Spanyol
Puigdemont melanjutkan,”Saya yakin dalam beberapa hari ini kita akan akan mampu menunjukkan upaya terbaik saat institusi-institusi Catalonia harus menerapkah hasil referendum ini.”
Pemerintah Spanyol telah menolak ajakan ini. “Pemerintah tidak akan menegosiasikan hal-hal yang ilegal dan tidak akan membiarkan upaya pemerasan,” demikian pernyataan dari kantor Perdana Menteri Mariano Rajoy.
Seperti diberitakan referendum kemerdekaan yang digelar pada Ahad kemarin berakhir dengan kemenangan suara kelompok pro kemerdekaan. Raja Felipe VI menyayangkan hal ini dan menyebutnya sebagai perilaku tidak loyal terhadap negara.
Polisi nasional Spanyol dan pasukan antihuru-hara mencoba menggagalkan referendum ini dengan menyita peralatan pemungutan suara dan memukuli hingga menembaki warga Catalonia dengan menggunakan peluru karet. Upaya ini gagal menghentikan proses referendum karena masyarakat Catalonia tetap datang dan menggunakan hak pilihnya.
EXPRESS | BUDI RIZA
