Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PBB Guterres Desak Myanmar Hentikan Operasi Militer

image-gnews
Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS
Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk “mimpi buruk” kemanusiaan yang dihadapi etnis Rohingya di Myanmar pada Kamis 28 September. Ia mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk daerah yang terkena konflik.

“Situasi ini menjadi semakin rumit menjadi darurat dengan peningkatan pengungsi tercepat di dunia, sebuah mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia,” kata Guterres dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB seperti dilansir Channel News Asia, 29 September 2017. 

Baca: Pengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida

Guterres menambahkan PBB telah menerima laporan pengungsi menjadi subjek kekerasan yang tinggi dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk penembakan senjata tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat dan kekerasan seksual.

“Hal ini tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan”, kata Guterres.

Guterres kemudian meminta Myanmar untuk membawa pulang para pengungsi ke tempat asalnya dengan aman, sukarela, dan berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kenyataan di lapangan menuntut tindakan – tindakan cepat  untuk melindungi masyarakat, meredakan penderitaan, mencegah ketidakstabilan lebih lanjut, mendiskusikan akar permasalahan dari situasi dan menciptakan solusi untuk jangka waktu yang panjang,” tukas Guterres.

Baca: Warga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar  

Sekjen PBB menekankan bahwa kekerasan sistematis dapat menyebabkan kerusuhan terjadi di negara bagian Rakhine dan mengancam 250.000 muslim etnis Rohingya yang sedang dalam pengungsian. Guterres mengatakan konferensi bantuan akan diadakan pada 9 Oktober mendatang tanpa mendetilkan lokasinya.

Lebih dari 480.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus setelah operasi militer Myanmar yang disebut pejabat PBB sebagai operasi pembersihan etnis. Operasi militer ini sebagai bentuk balasan atas penyerangan kelompok milisi Penyelamatan Arakan Rohingya atau ARSA ke 30 pos polisi yang menewaskan belasan polisi dan milisi ARSA. 

CHANNEL NEWS ASIA | DWI NUR SANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

45 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Jakarta. KKP menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 60 provinsi sudah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dok. KKP
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.


Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

21 Juni 2024

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 19 Juni 2024. REUTERS/Hatem Khale
Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

30 Maret 2024

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

15 Maret 2024

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.