TEMPO.CO, Jakarta - Bangsa Kurdi di bagian utara wilayah Irak bakal menggelar referendum untuk menentukan nasib sendiri pada Senin, 25 September 2017 ini. Rencana ini mendapat tentatangan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Iran, Turki dan pemerintah Irak, yang semuanya meminta agar proses referendum ini ditunda.
“Sejak perang dunia pertama hingga saat ini, kami bukan bagian dari Irak,” kata Presiden Kurdistan, Masoud Barzani, 71. Kami punya wilayah sendiri, dan budaya sendiri. Kami punya bahasa sendiri. Kami tidak mau jadi bawahan bangsa lain.”
Baca: Menuju Referendum Kurdistan di Irak
Menanggapi rencana referendum ini, pemerintah Turki, misalnya, merasa khawatir langkah Kurdi Irak ini bakal memicu hal sama di wilayah tertentu Turki yang mayoritas di huni bangsa Kurdi. Pasukan Turki dikabarkan melancarkan serangan udara terhadap separatis Kurdistan Workers Party di kawasan Gara pada Sabtu lalu. Alasannya, militer melihat ada gerakan sejumlah milisi Kurdi yang mengendap-endap berupaya menyerang pos militer Turki di perbatasan dengan Irak itu. Saat ini Kurdistan Irak menyandang status wilayah semiotonom.
Baca: Lancarkan Serangan ke ISIS, PM Irak: Menyerah atau Mati
Menurut media Aljazeera, ibu kota Kurdistan, Erbil, terbagi menjadi dua wilayah kegiatan. Satu wilayah menampilkan kehidupan kosmopolitan ala perkotaan moderen dengan deretan kafe dan mobil sedan berjejer di jalanan.
Satu daerah lainnya terlihat sederhana dengan penduduk menyicip the dan menjalani kehidupan hariannya di pasar dan perumahan.
Bangsa Kurdi, yang mendiami wilayah sekitar 41 ribu kilometer persegi, merupakan kelompok masyarakat yang beragam, tidak hanya secara sosio ekonomi tapi juga agama, sektarian, aspirasi politik, dan pengaruh kesukuan. Ini semua disatukan dalam semangat nasionalisme Kurdi, sebuah identitas yang mereka banggakan.
Menyikapi rencana referendum ini, Mahkamah Agung Irak telah telah mengeluarkan putusan hukum yang melarang digelarnya referendum. Namun, Presiden Kurdistan, Masoud Barzani, berkukuh akan tetap menggelar referendum hari ini.
“Parlemen di Baghdad bukan parlemen federal. Itu adalah lembaga parlemen sektarian yang sombong. Tingkat kepercayaan berada dibawah nol di Baghdad Irak,” kata Masoud dari istana kepresidenan di kawasan pegunungan Erbil.
GUARDIAN | ALJAZEERA | BUDI RIZA
