Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ditemani Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana dan Jenderal Eduardo Ano, saat mengunjungi tentara yang terluka ketika berperang melawan pemberontak kelompok Maute, di Cagayan De Oro, Filipina 11 Juni 2017. REUTERS/Romeo Ranoco
TEMPO.CO, Manila-Presiden Rodrigo Duterte mengatakan dirinya tidak pernah meminta bantuan Amerika Serikat atau AS untuk mengakhiri perang melawan kelompok pemberontak berafiliasi dengan ISIS, Maute di Marawi, Filipina selatan.
"Saya tidak pernah mendekati Amerika untuk meminta bantuan. Saya tidak mengetahuinya sampai mereka tiba," kata Duterte kepada wartawan di Cagayan de Oro City, sekitar 100 kilometer dari kota Marawi, Minggu, 11 Juni 2017 seperti dikutip dari Reuters.
Penjelasan Duterte ini disampaikan sehari setelah AS mengeluarkan pernyataan tentang pengiriman pasukan operasi khusus untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina dalam memerangi Maute di Marawi.
Duterte membantah, namun militer Filipina mengatakan pasukan AS telah memberikan bantuan teknis kepada Filipina, namun bukan ikut terjun ke Marawi untuk berperang.
Pentagon yang selama bertahun-tahun menempatkan sekitar 50 hingga 10 pasukan khususnya di selatan Filipina untuk latihan bersama, membenarkan telah membantu militer Filipina di Marawi.
Pasukan AS di Marawi memberikan bantuan keamanan dan pelatihan intelijen, pemantauan, dan pengintaian. Pentagon juga mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 300 hingga 500 eprsonal untuk mendukung pelatihan dan aktivitas lainnya.
Rodrigo Duterte sejak menjabat presiden Filipina menunjukkan sikap bermusuhan dengan AS. Duterte menolak bekerja sama seperti pelatihan militer dan pemberian saran dari penasehat militer AS.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
