TEMPO.CO, Jenewa - Presiden Dewan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Joaquin Alexander Maza Martelli mengapresiasi Indonesia menjelang pertemuan pembahasan Universal Periodic Review (UPR) yang bakal digelar 3 Mei 2017. Pernyataan itu disampaikan Martelli dalam pertemkuan dengan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar LBBP Hasan Kleib, 26 April 2017.
“Presiden Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan dapat menjadi contoh atas komitmennya untuk terus mengupayakan promosi dan proteksi HAM,” tulis PTRI Jenewa lewat rilis yang diterima Tempo, 27 April 2017.
Indonesia juga diapresiasi karena mengutarakan kesediaanya sebagai salah satu negara yang kondisi HAM-nya akan di-review pada proses UPR secara sukarela.
Selain memperkenalkan diri sebagai Watapri yang baru, Dubes Kleib juga mengucapkan selamat pada Martelli, Wakil Tetap El Savador di Jenewa yang baru terpilih sebagai Presiden Dewan HAM. Dia akan memimpin sidang UPR sepanjang tahun 2017.
Pada pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai persiapan UPR Indonesia dan sejumlah tantangan dan kemajuan di bidang HAM Indonesia. Dubes Kleib menyatakan meski Indonesia mencapai banyak kemajuan, tapi seperti negara lainnya, Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Namun yang terpenting adalah Indonesia sebagai negara yang sangat progresif terhadap HAM, tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut,” kata Dubes Kleib.
Kedua pihak juga sepakat untuk terus bekerja sama secara konstruktif dimana Indonesia akan terus mendukung kepemimpinan Martelli sebagai Presiden Dewan HAM yang baru dalam menguatkan Dewan HAM dan proses mekanisme UPR.
NATALIA SANTI
Berita terkait
Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya
18 menit lalu
UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina
Baca SelengkapnyaBelgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB
1 jam lalu
Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB
Baca SelengkapnyaUkraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia
1 jam lalu
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.
Baca SelengkapnyaTemuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup
3 jam lalu
Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.
Baca SelengkapnyaLuhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya
10 jam lalu
Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?
Baca SelengkapnyaUkraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan
22 jam lalu
Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.
Baca SelengkapnyaPengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel
2 hari lalu
Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel
Baca SelengkapnyaDelegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara
3 hari lalu
Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara
Baca SelengkapnyaHamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza
3 hari lalu
Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Baca SelengkapnyaWHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah
3 hari lalu
WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.
Baca Selengkapnya